Care Tourism | Tourism Society of Indonesia Sharing Ideas, Experience, Knowledge and Opinion on All About Taking Care Tourism

Liberalisasi Jasa Pariwisata | Tantangan Serius

Care Tourism — Mon, 16 Jan 2012 14:25:43 +0000

MRA (Mutual Recogniton Arrangement = Kesepakatan Saling Mengakui) yang disepakati antar anggota ASEAN merupakan ikatan bagi para anggota ASEAN untuk memenuhi standar profesi tenaga kerja pariwisata sesuai ketentuan yang disepakati bersama melalui sertifikasi profesi tenaga kerja yang diakui sesama negara anggota ASEAN. Ditengah-tengah ASEAN Tourism Forum di Manado baru-baru ini, terucap pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (MenParEKraf) bahwa liberalisasi jasa pariwisata ASEAN yang disepakati untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan “tantangan serius” bagi Indonesia. Betapa tidak? Di satu sisi, unsur utama produk pariwisata adalah jasa, – yang nota bene disajikan oleh tenaga kerja -, sehingga membawa konsekwensi logis memerlukan profesionalsme di bidang pelayanan atau jasa pariwisata agar mampu bersaing. Di sisi lain, sebagian besar tenaga kerja pariwisata belum memiliki sertifikat profesi jasa pariwisata sebagaimana ditargetkan, sehingga untuk mencapai target 2015 masih memerlukan kerja keras dalam sisa waktu yang semakin mendesak. Berbeda dengan beberapa negara ASEAN lain, terutama Singapura dan Malaysia, demikian pula halnya dengan para mitra ASEAN, seperti India dan China, mereka lebih siap untuk bersaing di kancah pariwisata global, bukan sekedar regional, dibanding tenaga kerja pariwisata Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dihadapkan bukan hanya pada tantangan tadi, melainkan juga pada ancaman dari “serbuan” para profesional pariwisata dari luar, jika industri dan tenaga kerja Indonesia tidak segera dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan serius.

Tantangan sekaligus Peluang

MRA, bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menciptakan tantangan bahkan ancaman, di sisi lain ia “menawarkan” peluang, terutama bagi tenaga kerja profesional yang memiliki sertifikat standar profesi bertaraf internasional, minimal regional. Peluang itu harus kita lihat sebagai “insentif” bagi profesional pariwisata kita, bahwa dengan mengantongi sertifikat profesi yang berlaku regional atau internasional, mereka bisa diterima bekerja di manapun dalam lingkungan negara yang bersepakat. Mungkin investasi yang diperlukan untuk itu oleh yang bersangkutan dinilai mahal, namun kita harus juga menilai hasilnya yang tidak mustahil akan lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Belum lagi ditinjau dari nilai positif bagi negara, mengingat bahwa para profesional yang mampu bekerja di luar Indonesia merupakan peluang sebagai “sumber penghasil devisa”. Satu hal lagi yang merupakan “advantage” dari sertifikasi standar profesi adalah meningkatnya daya saing jasa pariwisata kita. Jadi, liberalisasi jasa pariwisata seharusnya disambut positif, jangan dilihat hanya dari segi negatifnya belaka.

Perangkat Pelaksanaan

MRA mempersyarakan juga agar setiap negara mempersiapkan dan membentuk lembaga yang disebutnya sebagai Tourism Professional Certification Board (TPCB). Di Indonesia, kita sudah memiliki lembaga yang disebut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang antara lain bertugas menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) berbagai bidang kekaryaan, termasuk Jasa Pariwisata. Kiranya adalah satu hal yang menggembirakan bahwa kita sudah memiliki SKKNI bidang Biro Perjalanan, Hotel & Restoran, Spa, Jasa Boga, Kepramuwisataan (wisata, museum, arung jeram, wisata selam, ekowisata), Tour Leader dan MICE.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan dan penilaian untuk mendapat sertifikat kompetensi profesi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar, divalidasi dan diakreditasi oleh BNSP. Assessor yang berfungsi sebagai pelatih, penilai kompetensi profesi, harus berada di bawah bendera LSP. Para assessor tersebut wajib memiliki sertifikat atau lisensi, sebagai assessor, yang dikeluarkan oleh BNSP.

Kesimpulan:

Sebagai jawaban atas tantangan yang serius yang timbul dari Liberalisasi Jasa Pariwisata, – ASEAN khususnya, global pada umumnya -, seluruh Jajaran Pariwisata, termasuk Industri dan Tenaga Kerjanya perlu segera dipersiapkan dan mempersiapkan diri sejak sekarang juga.

Pengertian Dasar Kepariwisataan | Obyek & Atraksi

Care Tourism — Fri, 09 Dec 2011 16:11:03 +0000

Di kala seseorang merencanakan suatu perjalanan ke suatu tempat, disebabkan karena adanya suatu maksud tertentu, tujuan atau motivasi, entah itu untuk maksud kepentingan bisnis (business purposes), seperti perdagangan, investasi dll., ataupun motivasi pesiar, atau maksud kunjungan lainnya seperti kunjungan resmi, konferensi, pendidikan dsb.
Motivasi perjalanan itu dirangsang atau ditimbulkan oleh adanya “sesuatu yang menarik”, yang lazim disebut daya tarik wisata (tourism attraction, tourist attraction), yang dimiliki tempat kunjungan tersebut, baik untuk kepentingan bisnisnya maupun sebagai tempat pesiar, misalnya iklim tropis yang hangat, iklim ekonomi yang kondusif buat investasi, dll.
Dalam kaitannya dengan manajemen kepariwisataan, daya tarik atau atraksi (attraction) tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu obyek wisata (site attraction) dan atraksi wisata (event attraction).
Lebih lanjut, obyek wisata juga terbagi menjadi dua kelompok, obyek wisata alam , – ciptaan Tuhan – (natural site-attraction) dan obyek wisata karya manusia (man-made site-attraction). Demikian juga halnya dengan atraksi wisata yang terbagi menjadi dua yakni atraksi “asli” (real, authentic) dan
atraksi “pentas” (staged, artificial).

Karakteristik obyek dan atraksi wisata.

Adapun yang membedakan antara Obyek Wisata dan Atraksi Wisata adalah masing-masing karakteristiknya, antara lain sbb.:

Obyek Wisata, bersifat statis, terikat pada tempat, dapat dijamah (tangible).
Contoh, Obyek Wisata Alam: Pantai, Gunung/bukit, Hutan, Pulau, Danau, Air terjun, Gua, Lembah, Pemandangan Alam, Cagar alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dll;
Contoh, Obyek Wisata Karya Manusia: Situs Sejarah, Candi, Monumen, Tugu, Bangunan berasitektur khas/daerah, Bangunan dan lokasi bersejarah seperti museum, pelabuhan, mesjid, gereja, kraton, makam tokoh agama/nasional/sejarah, bangunan lain yang bernilai khusus antara lain jembatan (mis. Ampera, Suramadu, Kutai-Kartanegara – sayang mengalami musibah), bendungan, perkebunan, kebun binatang, taman kota, taman rekreasi, dsb;

Atraksi Wisata, bersifat dinamis, mencerminkan adanya gerak, tidak terikat tempat (dapat berpindah) dan tidak dapat dijamah (intangible).
Contoh, atraksi asli (ada atau tidak ada tourist akan berlangsung seperti apa adanya): seperti adat istiadat, pakaian traditional, arsitektur khas/daerah, kebiasaan dan pola hidup, gaya hidup, bahasa, suasana keakraban dan keramahan masyarakat, seni budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat, seni batik, seni ukir, seni pahat, seni lukis, seni tari & gamelan, seni musik, upacara ritual keagamaan, upacara perkawinan, upacara menyambut kelahiran anak, upacara kraton, acara 17-an (Agustus), dsb.
Contoh, atraksi pentas: Pementasan seni budaya (tari, gamelan, musik, wayang, dll), pameran lukisan, pameran pahatan, pameran ukiran, peragaan busana, dll.

Definisi Daya Tari Wisata

Dalam UU. no X/Th. 2009 tentang Kepariwisataan, Obyek Wisata dan Atraksi Wisata tidak didefinisikan masing-masing secara terpisah, melainkan dalam satu definisi Daya Tarik Wisata (Tourism Attraction, Tourist Attraction), sebagai berikut:
Daya Tarik Wisata – adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Jika kita telaah lebih cermat, definisi tersebut di atas mewakili semua penjelasan yang diuraikan sebelumnya seperti di atas, yaitu obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun karya manusia, serta atraksi wisata, baik yang asli melekat dalam kehidupan masyarakat maupun yang dipentaskan.

PERISTIWA OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

Care Tourism — Sat, 03 Dec 2011 15:06:03 +0000

Pesta olahraga ASEAN – SEA GAMES XXVI/2011, baru saja usai. Para atlet masing-masing kontingen negara peserta bergegas pulang kembali ke negaranya. Hiruk pikuk para penonton di gelanggang pertandingan yang meramaikan suasana di Indonesia selaku penyelenggara, tiada lagi terdengar. Kesibukan masyarakat yang ikut serta “melayani” baik selaku penyaji makanan, minuman, buah tangan, maupun sekedar “jasa keramahan (hospitality), kembali ke kehidupan semula, kehidupan rutin penuh perjuangan.
Pesta olahraga semacam SEA GAMES atau ASIAN GAMES yang bersifat regional, bahkan yang bertaraf nasional sekalipun, seperti PON, kompetisi Liga Sepakbola, Bola Basket, Bulutangkis, Bola Volley dsb., membuka peluang “tambahan” sumber KEHIDUPAN, KEGIATAN USAHA dan PENGHASILAN atau NAFKAH EXTRA bagi masyarakat setempat dan sekitar tempat peristiwa olahraga itu diselenggarakan. Apalagi jika peristiwa tersebut setingkat internasional seperti Olympic Games, World Cup atau F-1 dan sejenisnya.
Penyelenggaraan SEA GAMES baru-baru ini yang diselenggarakan di Palembang, tidak saja berimbas ke daerah sekitarnya seperti Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Bangka-Belitung, melainkan juga ke seluruh anah air. Paling sedikit, para supporter dan/atau para keluarga atlet yang berasal dari Daerah tertentu akan ter-”motivasi” untuk menyaksikan “wakil daerah”-nya berlaga di arena pertandingan. Maka para supporter dan/atau para keluarga atlit yang bersangkutan itu pun ber-”pariwisata” dengan motivasi olahraga (pasif selaku penonton/supporter).
Jika gejala tersebut direfleksikan ke negara ASEAN selaku peserta SEA GAMES maka dapat diharapkan akan banyak menciptakan sejumlah penonton/ supporter dari negara-negara peserta tersebut.
Dari berita yang pernah dilaporkan berbagai surat kabar, tidak kurang dari 14,500 atlet dan official (termasuk sekitar 1050 tuan rumah), yang datang untuk bertanding dan tinggal di Indonesia sedikitnya 10 malam, yang berarti menghuni tidak kurang dari sejumlah 134.500 malam-tempat tidur (bed-nights), tidak termasuk tuan rumah.
Secara nyata, tinggal selama 10 malam itu hanya mencukupi untuk menghadiri atau mengikuti jalannya pertandingan. Jika usai penutupan resmi pesta olahraga tersebut mereka “ditawari” paket-paket wisata ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan sampai ke timur Indonesia seperti Bali, Lombok, Sulawesi, tidak mustahil mereka akan tinggal lebih dari 15 hari. Berapa yang akan tinggal lebih dari 15 hari tersebut adalah masalah lain, yang sangat erat dengan upaya promosi jauh sebelum pesta olahraga itu dilaksanakan, mengingat akan banyak memerlukan pertimbangan waktu maupun keuangan. Namun hal itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja memerlukan kejelian serta kolaborasi antara panitia penyelenggara, penerbangan dan Biro Perjalanan Wisata (Tour Operator). Hingga saat ini belum ada berita yang melaporkan adanya atlet maupun supporter yang melakukan perjalanan “extra” setelah usai pesta olah raga tersebut. Bagi atlet sangat mungkin akan sulit melakukan perjalanan “di luar jadual kontingen”-nya, namun bagi para keluarga/supporter bukanlah hal yang mustahil.

Diagram-1

Masalah lain yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa tour operator merasa “kurang tertarik”untuk menawarkan paket-paket tersebut adalah kekeliruan penilaian tentang “lemahnya pasar” yang terdiri dari warga ASEAN tersebut, ditinjau dari kekuatan daya belinya.
Namun demikian, dalam kesempatan ini ada baiknya kiranya untuk mengungkap “potensi” pasar pariwisata ASEAN.
Walaupun PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita penduduk ASEAN rata-rata tidak lebih dari 3,100 USD, pertumbuhan lalulintas wisatawan warga ASEAN di kawasan ASEAN sendiri termasuk yang terpesat dibanding yang terjadi di kawasan lain di dunia.

Diagram-2

Selain itu, data sejarah (historical data) pengunjung ASEAN ke Indonesia, selama 10 tahun terakhir, menempati urutan teratas dengan persentase 40.48% di tahun 2000 (lihat Diagram-1) dan 43.59% pada tahun 2010. Secara akumulatif jumlahnya selama kurun waktu 2000-2010 menunjukkan persentase 43.98% dari seluruh kunjungan wisman ke Indonesia selama kurun waktu yang sama (lihat Diagram-2).
Hal ini menunjukkan betapa potensialnya pasar pariwisata ASEAN bagi Indonesia, sehingga tidak selayaknya diabaikan begitu saja. Potensi pasar ini patut dipertimbangkan di kemudian hari pada saat-saat peristiwa olahraga regional seperti ASIAN Games atau SEA Games berikutnya, baik yang diselenggarakan di negara tetangga maupun di Indonesia.

Perkembangan Organisasi Pariwisata Nasional Indonesia

Care Tourism — Sun, 23 Oct 2011 12:45:15 +0000

Baru-baru ini, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011 telah terjadi perubahan kabinet (reshuffle) yang ditandai dengan pergantian beberapa menteri serta pergeseran beberapa menteri lainnya. Pergeseran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata termasuk yang menjadi pusat perhatian bukan saja karena pergantian menterinya, melainkan juga karena terjadi pula perubahan nama kementeriannya yang semula disebut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Perubahan nama ini sedikit banyaknya mengisyaratkan kepada kita bahwa akan ada perubahan struktur organisasi internal yang akan mencerminkan fungsi baru daripada lembaga tersebut, di samping berkurangnya fungsi lainnya yang di-”kembalikan” ke lembaga induknya semula, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 2009, saat terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Ke-II, terjadi perubahan nama semua departemen menjadi kementerian, meskipun tidak disertai perubahan struktur organisasinya selain adanya tambahan jabatan eselon satu setingkat sekjen dan dirjen, yaitu Wakil Menteri di beberapa kementerian. Dalam kaitan itu, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pun berganti nama menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Jauh sebelum pergantian dan perubahan nama serta struktur kelembagaannya tersebut di atas, kepariwisataan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak awal berdirinya DTI (Dewan Toerisme Indonesia), bahkan sebelumnya, tahun 1957 di Tretes. DTI merupakan badan non-pemerintah yang mendapat kepercayaan pemerintah untuk menangani kepariwisataan, yang dewasa itu disebut toerisme (bahasa Belanda).
Berdirinya DTI tersebut diresmikan di Tugu, Puncak pada tahun 1958 dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua dan Sri Budoyo sebagai Wakil Ketua.
Adapun istilah pariwisata sebagai pengganti istilah “toerisme” merupakan hasil konsultasi DTI atas permintaan presiden yang mendapat tanggapan dari Prof. Dr. Priyono dan Prof. Dr. Moh. Yamin secara terpisah. Pengumuman Bung Karno pada 17 Agustus 1961, merupakan wujud peresmian penggunaan istilah pariwisata sebagai pengganti toerisme yang berasal dari bahasa asing (Belanda). Maka DTI pun berganti nama menjadi DEPARI (Dewan Pariwisata Indonesia) yang peresmiannya dirayakan di Jl. Diponegoro 2, Jakarta-Pusat. Adapun statusnya tetap sebagai badan non-pemerintah selaku mitra kerja Lembaga Pariwisata Nasional (LPN) yang dibentuk dalam lingkungan Departemen Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (Dep.PPTP).
Seiring perjalanan waktu, di awal pemerintahan orde baru, 1966-1969, pemerintah membentuk Departemen Pariwisata dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menterinya. Namun kemudian, tahun 1969, dilebur kembali ke dalam struktur Departemen Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (Dep. PPTP) dalam format Direktorat Jenderal Pariwisata. Sementara itu, dengan Keputusan Presiden (Keppres) no. 30/1969, tentang Pengembangan Kepariwisataan Nasional, dibentuk Dewan Pariwisata Nasional (DeParNas) di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selaku Menko Ekuin, ditetapkan sebagai Ketua. Sementara itu, dengan Keppres yang sama, LPN pun dibubarkan.
Adapun Direktur Jenderal Pariwisata Dep PPTP itu secara berturut-turut dijabat oleh :

M.J. Prajogo selaku Direktur Jenderal Pariwisata yang pertama, 1969-1977. Di masa jabatan Dirjenpar MJ. Prajogo ini, atas kerjasama tiga pihak yakni DitjenPar, Garuda Indonesian Airways dan Pemda DKI Jakarta, terbentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia – BPPI -, (Indonesia Tourism Promotion Board, ITPB) dengan membuka Kantor Promosi Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Office, ITPO) di Tokyo – Jepang untuk pasar Asia Timur, San Francisco – Amerika Serikat untuk pasar Amerika, yang kemudian dipindahkan ke Los Angeles, dan Frankfurt – Jerman Barat untuk pasar Eropa Barat, di mana ketiga wilayah tersebut dinilai sebagai pasar pariwisata yang sangat potensial.
Achmad Tirtosoediro, 1977-1982 adalah Dirjenpar kedua; dan
Joop Ave, 1982-1987 sebagai Dirjenpar ketiga. Dalam masa Dirjenpar Joop Ave ini, Ditjenpar melengkapi diri dengan tiga tambahan ITPO yaitu di London, Taipei dan Singapura.

Pada 1987 terjadi lagi perubahan di mana Ditjenpar menjadi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Depparpostel) dengan menterinya Ahmad Taher. Sementara Dirjennya masih dijabat oleh Joop Ave, 1987-1988, yang berlanjut bersama menteri Susilo Sudarman 1988-1993.
Selain itu, di masa yang sama, terbentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dengan format baru, tidak lagi merupakan kerjasama dengan Garuda dan Pemda DKI, melainkan dalam format yayasan yang mandiri namun masih berada dalam lingkungan kerja Depparpostel.
Sangat disayangkan bahwa terjadinya krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah merosot sangat tajam mengakibatkan semua unit ITPO harus ditutup dengan alasan semakin beratnya beban biaya dalam valuta asing (USD) tidak lagi terpikul oleh anggaran. Demikian juga halnya dengan BPPI yang mengalami nasib serupa.
Lebih lanjut Depparpostel berganti menteri dari Susilo Sudarman kepada Joop Ave, 1993-1998, di mana Andi Mappi Sammeng menggantikannya selaku Dirjenpar.
Di awal Era Reformasi, pasca lengsernya Presiden Suharto, antara 1998-2000 Depparpostel sempat mengalami dua kali pergantian Menteri Parpostel yaitu Marzuki Usman menggantikan Joop Ave yang kemudian digantikan lagi oleh A. Latief.
Pemilu tahun 1999 menghasilkan kabinet baru, di mana Depparpostel diubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DepBudPar) dengan menterinya I Gde Ardika, 2000-2004, yang kemudian dalam Kabinet Indonesia Bersatu ke-I, 2004, digantikan oleh:
Jero Wacik, 2004-2009 yang berlanjut sampai Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, 2009-2011 yang masih menyandang nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (KemenBudPar).
Hasil reshuffle 19 Oktober 2011, sebagaimana diutarakan di awal artikel ini, KemenBudPar kembali mengalami perubahan menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Marie Elka Pangestu selaku menterinya.
Kami yakin bahwa perkembangan organisasi kepariwisataan tersebut dimaksudkan untuk kemajuan kepariwisataan Indonesia yang jauh lebih pesat yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat lebih cepat, jauh lebih baik dan merata. SEMOGA.

Kunjungan Wisman Ke Indonesia 2011

Care Tourism — Tue, 18 Oct 2011 14:26:46 +0000

Hingga bulan Agustus 2011, catatan kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun ditinjau dari perkembangannya dari bulan ke bulan terhadap periode yang sama tahun 2010.

Table-I

Dari Januari s/d Agustus 2011 kunjungan wisman mencapai jumlah 4,964,167 dari 4,625,550 dalam periode yang sama 2010, yang mencerminkan kenaikan 7.32%. Dalam perjalanannya dari bulan ke bulan kenaikannya bervariasi dari yang terendah 0.03% yang terjadi pada bulan Mei 2011 dan tertiggi pada bulan Juli dengan kenaikan 13.21% dibanding bulan yang sama tahun 2010 (Table-I).

Prospeknya menjelang akhir tahun.

Ditinjau dari kenyataan selama 10 tahun terakhir, selama 8 bulan pertama tiap tahun secara proporsional selalu berada pada sekitar 65% dari jumlah tahunan. Dengan berpedoman pada kenyataan itu, maka pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisman diperkirakan dapat mencapai sekitar 7,574,000 (Chart-I), dengan rata-rata kunjungan per bulan sejumlah 652,500, dengan assumsi kondisi setiap bulan selama sisa waktu 2011 sama seperti periode 8 bulan sebelumnya.

Chart-I

Adapun kondisi yang perlu ditengarai adalah gejolak ekonomi di negara-negara asal wisman (longhaul) yang potensial, seperti Amerika Serikat dan Eropa yang sedang menghadapi krisis utang dan finansial yang tidak mustahil akan berdampak pada negara-negara potensial (shorthaul) lainnya, sehingga mengurangi gairah serta kemampuan ekonomi sosial para calon wisman untuk melakukan perjalanan liburan ke negara lain, meskipun kondisi di tanah air (Indonesia) agaknya cukup mendukung dan memberi harapan.
Ditinjau dari kecenderungannya (trend) secara alami, atas dasar data tahunan

Chart-II

selama 10-tahun terakhir, tahun ini Indonesia boleh berharap dapat menerima kunjungan wisman sekitar 7,643,000 (Chart-II).
Pencapaian nilai trend tersebut tentu saja banyak terkait dengan efektivitas hasil upaya pemasaran selama tahun-tahun terakhir s/d tahun berjalan, kondisi ekonomi/sosial/politik/keamanan baik negara asal wisman, maupun negara tujuan (Indonesia), serta kondisi ek/sos/pol/kam global secara umum.
Sebagaimana pernah pula dikemukakan, bahkan kondisi lainnya seperti bencana alam dan berjangkitnya penyakit tertentu di negara tujuan (Indonesia), dapat pula berpengaruh pada pencapaian jumlah kunjungan wisman. Sebaliknya, kondisi negatif di negara tetangga itu dapat memberikan “spill-over” (luapan) wisman bagi tetangganya.

Kinerja di ASEAN dan Asia-Pasifik.

Bagaimana dengan performa Indonesia di antara negara-negara ASEAN dan Asia-Pasifik?.

Table-II

Pada tahun 2009 jumlah wisman ke Indonesia hanya mencapai jumlah 6,323,730 kunjungan, sementara negara-negara ASEAN keseluruhan (termasuk Indonesia) berjumlah lebih dari 64,975,000, dan kunjungan wisman ke negara-negara Asia-Pasifik berjumlah lebih dari 180,900,000, maka secara persentase, porsi Indonesia hanya sebesar 9,73% dari ASEAN dan 3,50% dari Asia-Pasifik.
Demkian juga di tahun berikutnya, 2010, porsi Indonesia sebesar 9.58% dari ASEAN dan 3,44% dari Asia-Pasifik (Table-II).
Perlu kiranya dicatat bahwa semua data tersebut di atas berdasarkan negara asal/tempat tinggal (country of residence) wisman.

Beautiful Indonesia For Peaceful World

Care Tourism — Fri, 30 Sep 2011 12:55:52 +0000

Tanggal 27 September merupakan Hari Pariwisata Dunia yang ditetapkan oleh UNWTO (United Nations World Tourism Organisation). Secara kebetulan Hari Pariwisata Nasional Indonesia juga jatuh pada tanggal yang sama. Apa fasal?
Saat Hari Pariwisata Nasional ditetapkan, pariwisata berada di bawah satu atap dengan Postel yang Hari Jadi-nya tanggal 27 September, dengan nama Departeman Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (DepParPostel), maka jadilah tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Pariwisata juga. Itu terjadi sebelum dipisahkan dari PosTel dan di-satu atap-kan dengan Kebudayaan menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DepBudPar) yang dewasa ini bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (KemenBudPar). Dengan demikian, jika Indonesia merayakan 27 September sebagai Hari Pariwisata, bukan hanya berarti dalam kaitan dengan kepentingan nasional belaka, melainkan juga kepentingan dunia. Dewasa ini banyak negara di dunia yang menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Pariwisata mereka.
Dalam kaitan peringatan Hari Pariwisata Dunia tersebut, yang dipusatkan di Aswan, Mesir, para ahli kepariwisataan dan kebudayaan dunia mengadakan suatu perbincangan dan menggaris-bawahi adanya kebutuhan akan keterlibatan (involvement) dan menyertakan (engagement) masyarakat setempat (local community) dalam pengembangan kepariwisataan.
Perbincangan tersebut merupakan salah satu acara yang dihadiri oleh berbagai pemikir (think tank) tingkat tinggi yang membahas thema peringatan Hari Pariwisata 2011, yaitu Tourism – Linking Cultures, Kepariwisataan – Perekat Kebudayaan, di mana I Gde Ardika, mantan Menteri BudPar, termasuk yang terdapat dalam daftar hadir.
Pada kesempatan itu para pemimpin industri, Menteri Pariwisata dan akademisi, memperdebatkan peran kepariwisataan dalam menggalang saling pengertian, memperkaya rasa kemanusiaan, toleransi dan kedamaian.
Berbagai tulisan dan pernyataan sering kita baca dan dengar bahwasanya “Kepariwisataan Memberikan Dampak Mempererat Persahabatan dan Meningkatkan Perdamaian Antar Bangsa”. Bahkan bagi Indonesia bukan hanya sekedar slogan atau hanya sebagai “lips-service” belaka, melainkan sudah menjadi landasan berpijak bagi kepariwisataan Indonesia dalam bentuk UU Kepariwisataan, – No. 10/TH 2009.
Jadi kepariwisataan tidak hanya ditujukan pada kesejahteraan ekonomi semata, melainkan juga dalam bentuk kesejahteraan batin berupa wujud Persahabatan dan Perdamaian Antar-Daerah serta Antar-Bangsa di Dunia.
Jika kita ingat, beberapa langkah yang diambil Indonesia di masa lalu dan sudah dilakukan seperti yang terwujud pada bentuk gerakan/ikatan antar bangsa seperti Asia-Afrika, Non-Blok (Non-alligned), ASEAN dan banyak lagi, meskipun berlatar-belakang politik tidak diragukan lagi dampaknya bagi kepariwisataan, seperti dalam ikatan ASEAN terdapat komite khusus kepariwisataan di samping komite-komite bidang lainnya.
Manakala terjadi kerusuhan atau gangguan apapun yang mengancam kedamaian, perdamaian, kesatuan dan persatuan, saya sering terkenang pada masa kecil ketika masih di SR (Sekolah Rakyat, sekarang SD – Sekolah Dasar), di akhir tahun 1940-an di mana diajarkan lagu-lagu yang bernuansa kepariwisataan antara lain Pulau Bali, Bengawan Solo, Di Bawah Sinar Bulan Purnama, Di Tepinya Sungai Serayu, Solo Di Waktu Malam Hari, serta lagu-lagu yang menimbulkan dan menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Tanah Air dsb.
Khususnya dalam Lagu Pulau Bali (versi aslinya), dua kalimat pertama bait terakhir berbunyi … Pulau Bali pulau Maha Jaya, Aman Damai dan Sentausa …, demikian pula dalam Rayuan Pulau Kelapa, di sana terdapat syair yang berbunyi: … Tanah Airku Aman dan Makmur, Negeri Elok Nan Amat Subur … Sejatinya kalimat-kalimat semacam itu ikut mengisi jiwa, semangat dan kekuatan magis untuk menggugah hati insan Indonesia demi menjaga dan memelihara kedamaian, perdamaian, kesatuan dan persatuan antar daerah yang nota bene telah “bersumpah” bersatu dalam “satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air”.
Mulai tahun 2011 ini, kepariwisataan Indonesia mengusung “branding” baru, yaitu “Beautiful Indonesia” yang dilandasi oleh “kekuatan” yang kita miliki, dalam wujud Beautiful Nature, Beautiful Culture, Beautiful People, Beautiful Food dan Beautiful Value For Money.
Nah, atas dasar ini, mari kita buktikan bahwa yang tersirat dan tersurat dalam UU no.10/TH 2009 dan branding itu bukan hanya sekedar lips-service.
Ini merupakan tantangan bagi kita semua, jika kita menghendaki kepariwisataan menjadi sumber kesejahteraan dalam segala hal (ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kedamaian dll.) baik lahir maupun batin. Itu membutuhkan kesungguhan kerja bersama segenap pihak yang berkepentingan untuk mencapai hasil bagi kepentingan bersama pula.
Pada awal tahun 1961 saya diperkenalkan pada satu lagu yang berjudul “Keroncong Tanah Airku” yang syairnya memberikan gambaran tentang indahnya Tanah Air Indonesia. Inilah syairnya:

Mendalam Lembah Curam,
Di Sela Gunung Meninggi,
Suatu Pemandangan,
Tanah Airku Indonesia Elok Adi,

Sungai-sungai Mengalir Berliku,
Melalui Hutan Yang Menghijau,
Menuju Ke Laut Biru,
Serta Padi Berayun Mendesau,
Dihembus Angin Yang Menderu,

Indah Tanah Airku,
Indonesia Raya Pujaan Bangsaku,
Tanah Airku Yang Kaya Raya,
Dengan Pemandangan Alamnya.

Semoga Kepariwisataan Indonesia juga mampu menjembatani serta merekat keanekaragaman kebudayaan dan SARA bukan saja di tanah air, melainkan juga menembus batas kenegaraan selaras dengan fenomena globalisasi sesuai dengan semangat “Tourism – Linking Cultures“.

PENGERTIAN KEPARIWISATAAN | Ecotourism

Care Tourism — Tue, 30 Aug 2011 14:59:18 +0000

Sementara di tanah air, kita masih berjuang untuk arus pengunjung mancanegara yang belum kunjung mencapai 10 juta, dengan terjadiya berbagai gejala alam maupun gejolak ekonomi internasional, kalangan kepariwisataan di luar sana gencar memperbincangkan “Nasib Kepariwisataan Global di Kemudian Hari”. Salah satu yang sedang hangat diperbincangkan adalah “Perubahan Cuaca Global (Global Climate Change) yang langsung akan berpengaruh pada perkembangan kepariwisataan terutama dalam hal pandangan dan perilaku para wisatawan dan calon wisatawan internasional serta paradigma pariwisata secara umum, yang akan mengubah perilaku pasar kepariwisataan secara global. Pada gilirannya penyelenggaraan kepariwisataan pun harus mengalami perubahan pula.
Para ahli, anggota TIES (The International Ecotourism Society), yang tahun 2010 berulang tahun ke-20, menunjukkan kekhawatirannya akan berbagai dampak negatif yang timbul disebabkan oleh perilaku para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pariwisata dan perjalanan yang kurang bertanggung jawab, dalam arti kurang memberikan perhatian pada dampak negatif terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
Mereka berupaya sangat gencar dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development).
Semula, – pada awal perkembangan kepariwisataan -, paradigma kepariwisataan dunia mengusung keyakinan bahwa kepariwisataan tidak menghabiskan sumber daya alam. Namun dewasa ini, pandangan tentang sumber daya alam tersebut dilihat juga dari sudut nilai-nilainya, tidak semata-mata dari kuantitasnya belaka.
Dengan adanya “drive” ke arah pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan kepariwisataan, misalnya bahan bangunan kayu, yang digunakan untuk membangun hotel, restoran, gedung pertemuan/konferensi, furniture dsb., serta sumber alam mineral seperti Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk keperluan angkutan wisatawan, serta kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh pembangunan fasilitas dan sarana kepariwisataan, menyebabkan paradigma itu bergeser ke arah pemahaman bahwa sumber alam, – cepat atau lambat -, semakin berkurang nilainya disebabkan karena perkembangan kepariwisataan. Pada gilirannya, kuantitasnya pun semakin berkurang, dalam bentuk berkurangnya luas hutan, luas lahan hijau, jumlah keragaman hayati (bio-diversity), debit air tanah, dsb.
Atas dasar pemikiran tersebutlah timbul berbagai gerakan, berupa pembahasan, pengamatan, penelitian dsb. -, yang menunjang penyelenggaraan kepariwisataan berkelanjutan.
Meskipun demikian, gerakan itu bukanlah tidak berhadapan dengan kendala. Adapun salah satu kendalanya adalah perbedaan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan itu sendiri, terutama dalam hubungannya dengan pemahaman tentang Wisata Eco (Ecotourism).
Perkembangan pemahaman tentang ecotourism berawal di tahun 1970-an dengan berkembangnya kepariwisataan berbasis alam, yang pada intinya merupakan “acara perjalanan” yang meliputi kunjungan ke tempat-tempat yang berada di lingkungan alam. Pada awal tahun 1990-an, perkembangan dan pertumbuhan ecotourism, – bersama dengan pariwisata alam, budaya, peninggalan sejarah dan petualangan -, secara global telah menjadi sektor industri pariwisata yang mengalami laju pertumbuhan terpesat.
Akhir-akhir ini, ecotourism telah menyebabkan berkembangnya berbagai istilah lain seperti Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), Pariwisata Bertanggungjawab (Responsible Tourism), Pariwisata pro-masyarakat miskin (Pro-poor Tourism), – di Indonesia diperkenalkan sebagai DESA WISATA -, Pariwisata Hijau (Green Tourism), Pariwisata Alternatif (Alternative Tourism), … dsb.
Bagaimana pemahaman tentang Ecotourism menurut TIES?

Ecotourism didefinisikan sebagai “perjalanan yang bertanggung jawab ke wilayah alam yang disertai upaya melestarikan lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk setempat”.
Sementara “kepariwisataan berbasis alam (Nature Tourism), sekedar menjelaskan perjalanan ke tempat-tempat di lingkungan alam”.
Ecotourism adalah jenis kepariwisataan berbasis alam yang memberi manfaat bagi masyarakat dan destinasi setempat baik dalam hal lingkungan alam, budaya maupun ekonomi.
Ecotourism menghadirkan seperangkat prinsip yang telah berhasil dilaksanakan di berbagai masyarakat global dan telah didukung luas oleh industri (pariwisata) maupun penelitian akademik.
Ecotourism, jika dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip ini, menciptakan pengembangan kepariwisataan yang memberi manfaat sosial dan lingkungan yang sehat.
Sebagaimana ecotourism, istilah-istilah seperti sustainable tourism dan responsible tourism berakar dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Bruntland Commission, 1987).

Dengan pemikiran konsep ini, maka Kepariwisataan Berkelanjutan (Sustainable tourism) didefinisikan dalam Agenda 21, 1992 untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata, sebagai “kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan destinasi tuan rumah saat ini, dengan melindungi dan mengembangkan peluang untuk masa depan.”
Melalui artikel ini, semoga para pembaca mendapat pengertian lebih mendalam tentang kepariwisataan pada umumnya, serta tentang ecotourism dan sustainable tourism development khususnya.

PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Care Tourism — Tue, 19 Jul 2011 02:36:16 +0000

Pengembangan kepariwisataan dewasa ini acapkali dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Mengapa demikian? Kenyataan menunjukkan bahwa pengembangan kepariwisataan itu tidak hanya membawa “manfaat” (dampak yang bersifat positif), melainkan juga yang berdampak negatif, antara lain pada kualitas lingkungan hidup.

Berbagai negara, termasuk Indonesia, yang terhimpun dalam organisasi pariwisata global maupun regional sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Beberapa data di bawah ini (Sumber: World Economic Forum Report – 2009), memberikan petunjuk tentang berbagai faktor sebagai “penymbang” pada polusi emisi karbon secara global.

Kota-kota menghasilkan 70% emisi karbon dunia.
Pembabatan hutan, menyumbangkan 20% dari total emisi karbon global.
Perjalanan udara menghasilkan 2% pada emisi carbon dunia, – Angkutan darat, hotel dan pelayanan pariwisata secara umum bahkan memberikan porsi lebih besar dari perjalanan udara -.
Efisiensi ruang angkasa dapat mengurangi 8% – 12% dari emisi CO2 dari yang dihasilkan penerbangan.
Bisnis Kepariwisataan dan Wisata Liburan, – mancanegara dan nusantara -, menyumbangkan 5% dari total emisi karbon global.

Dewasa ini negara-negara di dunia berupaya untuk mengelola lingkungan secara lebih efisien dan lebih efektif.
Pada hari ini *), 19 Juli 2011, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD), yang disebut Solo Meeting, di mana hasilnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam persiapan Konferensi RIO+20, Desember 2011.
Pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup di Solo, Jawa Tengah, dihadiri oleh para pengambil keputusan, pejabat-pejabat PBB, wakil-wakil dari berbagai organisasi regional dan internasional dengan portofolio dalam pembangunan berkelanjutan. Selain daripada itu perwakilan masyarakat sipil, peneliti dan ahli-ahli untuk pertukaran ide.

Diperkirakan pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari 80 negara, 10 Badan PBB, 21 Major Groups dan 17 NGO.

Solo Meeting ini merupakan titik penting untuk mendorong kelembagaan lingkungan yang lebih efektif. Ini merupakan inisiatif Indonesia dan UNDESA (United Nations Departement of Economic and Social Affairs).

Melalui inisiatif ini diharapkan proses reformasi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di tingkat global akan dimulai. Demikian pernyataan Staf Ahli MENLH Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, Dana A. Kartakusuma.
Diskusi ini dirasakan penting bagi Indonesia, mengingat kaitannya dengan revitalisasi upaya penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat global melainkan juga di tingkat nasional dan lokal.
Inisiatif ini semoga menjadi pertanda kesungguhan Indonesia untuk betul-betul mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu, termasuk dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian kepariwisataan tidak akan menjadi “ancaman” bagi lingkungan.

Namun demikian, perlu agaknya kita sadari bersama, bahwa Pemerintah tidak dapat melakukannya sendirian. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, demi kepentingan kita sendiri, diperlukan “partisipasi aktif” dari semua pihak, termasuk unsur masyarakat. Misalnya dengan cara “Tidak membuang sampah di sembarang tempat”, “Tidak merusak tatanan lingkungan”, namun sebaliknya, masyarakat dapat berperan aktif bahkan dalam hal “mengolah sampah”.
Sebagai salah satu contoh **): Pesantren Peduli Lingkungan yang berlokasi di Tremas Kabupaten Pacitan yang mendapat kunjungan Menteri KLH pada 8 Juli 2011, dalam hubungan dengan kunjungan kerja di mana salah satu acaranya adalah peresmian BANK SAMPAH, yang berlokasi di Jl. Veteran 70, Pacitan.
Peduli lingkungan memang perlu di mulai sejak dini, melalui sosialisasi peranserta dalam “mengelola” sampah untuk menjadikannya lebih bernilai (more valuable) agar bernilai lebih (value added).
_________________________
*) Sumber:
http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=5092%3Asiaran-pers-indonesia-tuan-rumah-dialog-tingkat-tinggi-untuk-pembangunan-berkelanjutan&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id

**) Sumber:
http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=5086%3Asiaran-pers-kementerian-lingkungan-hidup-resmikan-bank-sampah-dan-kembangkan-eco-pesantren-&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id

UPAYA PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Care Tourism — Tue, 31 May 2011 15:46:35 +0000

Issu tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak hanya dibahas di kalangan kepariwisataan semata. Sejak dasawarsa 1970-an issu tersebut sudah menjadi topik pembicaraan yang hangat. Namun banyak hal yang perlu kita ketahui tentang pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilihat berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dari keterkaitannya dengan berbagai segi, bidang dan sektor secara umum. Pada hakekatnya, pembangunan berkelanjutan menyangkut semua bidang yang digarap dan dikembangkan serta diberdayakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Mulai dari eco-industry, eco-forestry, eco-fishery, eco-mining, eco-tourism dsb. yang pada awalnya dikenal sebagai “Pembangunan Berwawasan Lingkungan” dan dewasa ini seringkali diutarakan sebagai “green development”.

Apapun istilahnya yang digunakan, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Tidak hanya dilihat dari manfaat ekonomi semata, melainkan juga dalam berbagai hal yang dampaknya memberikan rasa sejahtera secara lahir bathin, seperti ketenteraman, ketertiban, keamanan, ketenangan, kenyamanan, kesehatan, kepastian lapangan kerja, kepastian peluang pendidikan, kepastian hukum dan sejenisnya.

Sama halnya dengan bidang-bidang lainnya, dalam hal pembangunan kepariwisataan berkelanjutan pun belum banyak diketahui mengenai persyaratan, kriteria dan tolok ukurnya.
Dalam hubungan itu, Care Tourism mencoba menyajikan karya tulis dari berbagai sosok kepariwisataan. Dalam kesempatan kali ini kami tampilkan tulisan Dra. Cri Murthi Adi, seorang tokoh pariwisata senior, mantan Direktur Pemasaran Pariwisata Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen ParPosTel (sekarang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata). Dalam tulisannya Dra. Cri Murthi Adi menampilkan rincian persyaratan agar pembangunan kepariwisataan berkelanjutan betul-betul dapat dipetik manfaatnya bagi bangsa dan negara, khususnya bagi kalangan masyarakat umum.

Semoga tulisannya bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

PARIWISATA KESEHATAN SALAH SATU SUMBER DEVISA

Care Tourism — Wed, 20 Apr 2011 12:38:18 +0000

Sebagaimana diutarakan dalam artikel terdahulu, bahwa di antara perjalanan wisata terdapat kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan dengan motivasi kepentingan kesehatan.
Adapun perjalanan dengan motivasi kesehatan pada hakekatnya dilakukan berkaitan dengan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pemeliharaan (health care), pengobatan (treatment), pemulihan (recovery) dan sebagainya.
Perlu kiranya dicatat bahwa ada sedikit perbedaan antara health-tourism dengan medical-tourism, di mana health tourism dapat diartikan sebagai pariwisata kesehatan yang berupa perjalanan untuk pemeliharaan dan/atau pemulihan kesehatan (dulu disebut sebagai tetirah) yang pada hakekatnya dilakukan oleh orang yang sehat, – tidak menderita suatu penyakit atau orang yang baru sembuh dari perawatan. Sedangkan medical-tourism lebih cenderung menyangkut tindakan medik pengobatan (cure), operasi dan/atau tindakan medik lainnya, yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya, termasuk di antaranya adalah operasi kecantikan (cosmetic surgery), fisio terapi, pijat reflexi, tusuk jarum (akupunktur), dll.
Pariwisata kesehatan atau perjalanan untuk maksud kesehatan sebetulnya bukanlah hal yang baru. Paling sedikit, bagi para insan lanjut usia kelahiran sebelum dasawarsa 1930-an, istilah “tetirah” bukanlan sesuatu hal yang asing. Antara tahun 1930 sampai 1940-an kegiatan tetirah pada umumnya dilakukan dalam hubungan dengan kesehatan yang bersangkutan, keluarganya yang ikut, serta keluarganya yang menjenguk, dalam kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan (health care), pengobatan (treatment) ataupun pemulihan (recovery).

Dalam kelompok motivasi pemeliharaan kesehatan (health care), termasuk antara lain pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan berat badan, atau hanya sekedar beristirahat untuk memperoleh kebugaran kembali (Erholung, Jerman). Pada dasarnya perjalanan untuk maksud tersebut dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi sehat.
Sama halnya dengan kelompok motivasi pemeliharaan kesehatan, motivasi perjalanan untuk pemeriksaan kesehatan (medical check-up), dilakukan oleh yang sehat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatannya saat itu.
Berbeda dengan dua kelompok terdahulu, perjalanan untuk maksud pengobatan lazimnya dilakukan oleh orang yang menderita suatu penyakit atau kelainan kesehatannya dengan tujuan memperoleh pengobatan dalam upaya penyembuhan penyakitnya. Tidak jarang terjadi dalam upaya penyembuhannya ia harus mengalami tindakan medis berupa operasi atau tindakan medis lainnya, – chemotherapy misalnya -.
Yang terakhir adalah motivasi perjalanan untuk maksud pemulihan kesehatan yang lazimnya dibutuhkan setelah menderita sesuatu penyakit serta mengalami berbagai tindakan medis dalam upaya penyembuhannya. Dalam kelompok ini termasuk juga mereka yang bermaksud memperoleh “pemulihan kebugaran” setelah bekerja setahun penuh.

Dengan perkembangan ilmu kedokteran dewasa ini, di dukung dengan kemajuan teknologi baik dalam bidang kedokteran maupun dalam hal transportasi dan komukikasi, perjalanan dengan motivasi kesehatan ternyata mampu menciptakan sumber dana (devisa), serta membuka peluang usaha yang sekaligus bersamaan dengan terciptanya peluang kerja.
Sebagaimana motivasi pariwisata lainnya, motivasi pariwisata kesehatan juga dilakukan baik di dalam negeri (internal, home, domestic) maupun ke/dari luar negeri (outbound dan inbound). Negara yang dewasa ini telah maju kepariwisataannya, seperti Swiss, Jerman, Perancis, Inggris, AS, Canada, Austria, Australia, Jepang dan China, bahkan Singapura telah lama menyelenggarakan pariwisata kesehatan ini. Sejauh ini, Anda mungkin pernah mendengar atau membaca tentang wisata kesehatan seperti mandi sauna, mandi lumpur, mandi dan pijat di sumber air panas (spas), bedah kosmetik, accupuncture, accupressure, bahkan pengobatan penyakit tertentu, yang diselenggarakan di negara-negara tersebut.
Nah, siapa bilang bahwa sektor kesehatan tidak dapat meningkatkan kepariwisataan dan penghasilan devisa, memperluas peluang usaha dan peluang kerja, menstimulir kegiatan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun, – tentu saja -, di bidang kesehatan? Dengan demikian suatu saat pelayanan kesehatan Indonesia dapat memperkaya “tourism supply” yang dapat kita tawarkan kepada dunia. SEMOGA.