Sebagai anak bangsa suatu negara, tentu ingin sekali mengetahui latar belakang sejarah negara di mana kita bermukim sebagai warganya. Trowulan merupakan salah satu saksi sejarah yang membuktikan keberadaan kehidupan bermasyarakat di waktu lalu. Bagaimana kita menyikapi peninggalan-peninggalan sejarah itu akan menunjukkan kebesaran kita sebagai suatu bangsa. Baru-baru ini pemerintah melalui prakarsa DepBudPar menyelenggarakan “sayembara” untuk memperoleh masukan design untuk kepentingan “pelestarian” peninggalan-peningalan sejarah – khususnya Trowulan – agar mampu lebih mewakili – atau mungkin lebih tepat disebut menampilkan – “kebesaran bangsa ini”. Namun beberapa bulan silam, kita pernah “dikejutkan” oleh adanya hingar bingar menyangkut Pengembangan Pusat Informasi Majapahit yang ada sekarang di situs Trowulan, yang akhirnya melatar-belakangi penyelenggaraan sayembara tersebut.
Bagaimana seharusnya kita menyikapi tiap upaya pemugaran situs sejarah agar berfungsi bukan hanya sebagai “monumen sejarah” melainkan juga sebagai upaya pelestarian lingkungan yang menjadi “daya pikat” bagi segenap warga di tanah air bahkan – lebih jauh lagi – memikat warga negara-negara di dunia untuk berkunjung menyaksikannya.
Terlampir, disajikan sebuah pandangan salah seorang anggota Care Tourism, Soehartini Sekartjakrarini, Phd., mengenai bagaimana sebaiknya menangani situs-situs sejarah agar lebih “ramah lingkungan”, yang pada gilirannya menarik minat dan memikat para pengunjung.

Bagian terakhir dari tiga bagian tulisan Cri Murthi Adi:

II.   PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKESINAMBUNGAN (Sustainable Tourism Development)
1.    Secara konseptual dan operasional, pembangunan pariwisata berkesinambungan (sustainable tourism) telah berkembang pembahasannya sejak tahun 1940-an hingga 1992 yang diperjelas dalam RIO Earth Summit yang mendapat Respons Industri melalui Agenda-21 For Tourism;
2.    Kelanjutan dari proses historis Sustainable Tourism masih belum nyata dilakukan dengan perumusan arah kebijakan sebagai pembenaran perwujudannya.
III.    DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
1.    Perubahan iklim sudah terjadi dan sangat nyata berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kepariwisataan berkesinambungan dan lebih dari itu pariwisata abad 21.
Dalam menghadapi perubahan iklim, pariwisata mampu berperan penting melalui kepemimpinan (leadership) sebagai Agent of Change dalam upaya kegiatan adaptasi dan mitigasi;
2.    Bagaimana hal ini disikapi? Apakah sudah dirumuskan arah kebijakan yang mengena dan relevan dalam rangka menghadapi perubahan iklim yang sangat mempengaruhi perencanaan, pengembangan dan pemasaran destinasi wisata?
IV.    DESTINASI PARIWISATA
1.    Destinasi Pariwisata diartikan sebagai area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang saling terkait dan saling melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan;
2.    Kenyataan yang dihadapi antara lain adalah:
2.1    Masih belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dengan tujuannya;
2.2    Kompetisi/persaingan sejumlah besar daerah pada tingkat kabupaten/ kota menjadi semakin ketat; yang kesemuanya terjadi dalam lingkup desentralisasi dan otonomi daerah, hal mana membawa akibat pada kenyataan bahwasanya pengembangan destinasi wisata belum optimal, padahal pengembangan sebagaimana dimaksud merupakan unsur vital pembangunan pariwisata nasional;
3.    Bagaimana solusi yang terbaik mengatasi hal ini?
3.1    Dalam lingkup peningkatan investasi dan expor non-migas, pariwisata ditergetkan (catatan editor: dan harus diwujudkan) sebagai peraih devisa negara yang berarti serta berperan menunjang sektor lainnya;
3.2    Kenyataan yang dihadapi di lapangan:
3.2.1    Belum terbentuknya kelembagaan pariwisata yang efektif dan efisien;
3.2.2    Belum jelasnya pembagian kewenangan bidang kepariwisataan antara pemerintah pusat dan daerah;
3.2.3    Belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dengan tujuannya;
3.2.4    Masih rendah dan terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;
4.    Mungkinkan permasalahan sebagaimana diutarakan di atas mampu menunjang arah kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dalam bidang investasi dan expor non-migas?
5.    Mungkinkan dapat diselenggarakan (dimotivasi) sinergi dan koordinasi serta integrasi optimal antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang notabene menjadi persyaratan utama dalam pengembangan dan perencanaan destinasi untuk mewujudkan kebijakan terpadu dan terpandu (integrated and guided policy)?

Artikel ini disampaikan berdasarkan komentar pada artikel terdahulu yang masuk dari Soehartini Sekartjakrarini, Phd yang menyampaikan tulisan Chandra Malik dalam The Jakarta Globe (aslinya dalam bahasa Inggris) . Berikut ini sadurannya secara bebas.
Pengembangan kepariwisataan di suatu negara, pada umumnya bertumpu pada kekayaan, keanekaragaman, kekhasan lingkungan alam maupun budayanya, yang pada hakekatnya dinilai sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan yang tidak terkendali akan mengakibatkan “tercemar”-nya lingkungan tersebut – baik alam maupun budaya. Sekali alam dan budaya itu sudah tercemar, kepariwisataan pun mulai terancam keberadaannya. Ini suatu hal yang logis, mengingat motivasi “pariwisata alam dan budaya” akan memudar. Di sinilah letaknya ironi dimaksud.
Di satu sisi pengembangan kepariwisataan memerlukan lingkungan, – alam dan budaya -, sebagai modal dasarnya, di sisi lain kepariwisataan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan berpotensi sebagai “ancaman”.
Setidaknya Soehartini Sekartjakrarini, anggota Care Tourism – seorang ahli lingkungan, direktur eksekutif IDEA (Innovative Development of Eco Awareness) menyatakan bahwa jika suatu daerah mengembangkan kepariwisataannya, maka efek samping yang negatif bisa saja terjadi. Hutan, daerah pantai, pulau kecil, kampung, permukiman dan kota tua yang dikembangkan untuk kepariwisataan acapkali akan dibanjiri oleh proyek pembangunan terkait – dan tidak semuanya ramah lingkungan. Belum lagi bencana alam yang tidak dapat diprediksi jauh sebelumnya, seperti gempa, tsunami dsb.
Untuk itu, ia menghimbau agar pemerintah memantau ketat pembangunan daerah kepariwisataan untuk mengambil langkah pasti agar operator dan developer tidak menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan alamnya, termasuk memperhitungkan konstruksi tahan gempa.
Konsep tentang ecotourism di daerah yang dilindungi, setengah dilindungi dan daerah suaka budaya seharusnya terpadu dengan baik.
Soehartini juga membeberkan adanya lima komponen dari pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (sustainable tourism development), yaitu:

• Upaya pelestarian guna melindungi lingkungan yang dibangun untuk kepariwisataan;
• Peranserta masyarakat di sekitarnya;
• Penggunaan budaya lokal untuk pendidikan dan hiburan;
• Bantuan positif kepada pemerintah setempat; dan
• Pengendalian yang ketat untuk menghindarkan dampak negatif akibat pengembangan kepariwisataan daerah itu.

Pendekatan secara berhati-hati juga merupakan kunci bagi pengembangan dan pengelolaan obyek wisata baru, sebab kecerobohan dan ketidak-pedulian hanya akan membawa ke kematian kepariwisataan itu sendiri.
Pejabat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Thamrin B. Bachri dalam kesempatan “Seminar Nasional tentang Pengembangan Kepariwisataan Berwawasan Lingkungan”, bahkan menegaskan bahwasanya Ecotourism sudah merusak sumber daya alam. Sebagai contoh dikemukakannya Taman Laut Nasional Bunaken, yang dewasa ini semakin sedikit wisatawannya yang datang dibanding sebelumnya, karena karang-karangnya yang menderita kerusakan akibat pariwisata. Contoh lainnya, Borobudur dan Gua Jatijajar di Jawa Tengah. Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa Ecotourism sangat menjanjikan namun sekaligus mengkhawatirkan. (Catatan Caretourism: … Jika tidak ditangani secara benar).
Pendapat senada dikemukakan oleh I Gde Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, anggota Komite Kode Etik Pariwisata Dunia (World Tourism Code of Ethics Committee), bahwa pembangunan obyek wisata seyogyanya menghindari atau mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak tergantikan (non-renewable) seperti air, dan energi, dan menghindari kegiatan yang menyebabkan polusi melalui limbah dan sampah. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa prasarana dan kegiatan kepariwisataan seharusnya ditujukan pada perlindungan ekosistem dan keragaman sumberdaya alam, seharusnya menjamin perlindungan binatang terancam punah, spesies langka beserta lingkungannya.
Ia pun mengatakan bahwa “Pendekatan Berapa Uang Yang Anda Habiskan?” tidak lagi menjadi peran utama.
Sekarang ini, pemerintah hendaknya melakukan anjuran kepada kalangan internasional untuk membantu mengamankan, menjaga dan melindungi lingkungan (baik alam maupun budaya), sehingga Pengembangan Kepariwistaan Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) secara optimal lebih menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Artikel ini merupakan kelanjutan, bagian kedua dari tiga bagian, yang ditulis oleh Cri Murthi Adi.

2.10    Pengembangan produk wisata hendaknya dilakukan tidak semata-mata dilihat dari segi sumberdaya yang dimiliki dan dari persepsi perencana, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen;

2.11    Kepentingan masyarakat. Komponen produk wisata yang dikembangkan di suatu daerah, seperti akomodasi, jasa boga, atraksi dan obyek wisata dll, hendaknya menggarisbawahi kepentingan masyarakat, dalam arti:

• memberikan peluang peranserta bagi masyarakat;
• memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur, fasilitas dsb.;
• tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

2.12    Daya saing. Meningkatkan kualitas dan kepuasan wisatawan untuk meningkatkan daya saing.

2.13    Tuntutan Pasar. Bagi pasar wisatawan yang berpengalaman (mature market), selain lokasi dan kualitas pelayanan, pemilihan akan dilakukan juga atas dasar penilaian kualitas pengalaman (experienced). Tuntutan segmen tidak sebatas pada hal-hal yang kasat mata, melainkan juga lebih dalam yaitu atas dasar pengtahuan yang terkandung di dalamnya (pengembangan produk bermuatan pengetahuan – Knowledge Based Product Development).

2.14    Pertumbuhan produk wisata. Dibanding dengan negara pesaing produk wisata Indonesia dinilai tertinggal dan kurang bermuatan iptek, kurang kreatif dan kurang bervariasi (stagnant);

2.15    Efektivitas promosi. Belum maksimalnya efektivitas promosi disebabkan karena keterbatasan jangkauan ke dalam pasar yang begitu luas akibat kemampuan finansial yang terbatas untuk menyediakan informasi pendukung dan sumberdaya manusia yang handal;

2.16    Posisi Pendidikan Kepariwisataan dan Pendidikan Nasional. Pendidikan Kepariwisataan belum ditempatkan secara proporsional, masih serba terbatas sehingga belum mampu menyediakan (menawarkan) sumberdaya manusia berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan publik maupun swasta;

2.17    Sistem kelembagaan antara lembaga pemerintah yang efektif koordinasinya dengan Swasta dan asosiasi dan masih sangat terbatasnya asosiasi multi jenis;

2.18    Industri pariwisata dengan tingkat konsentrasi yang tinggi masih terjadi di sektor perhotelan di samping di daerah padat investasi, seperti Bali, Jakarta dan Batam;

2.19    Otonomi Daerah. Ketidak-siapan pemerintah di pusat maupun daerah untuk menangkap peluang karena beberapa kendala, antara lain:

• SDM;
• Kelembagaan;
• Pendanaan;
• Struktur Ekonomi yang belum mendukung pelaksanaan pembangunan;

2.20    Infrastruktur. Sarana dan prasarana jangankan memenuhi karakter kebutuhan masa datang, untuk masa kini pun masih jauh dari memadai;

2.21    Citra. Inovasi pembangunan produk yang masih terbatas sehingga citra sebagai negara tujuan wisata dengan produk beragam (ultimate diversity), belum tercipta;

2.22    Kualitas Pelayanan Wisata. Terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan wisatawan kualitas pelayanan masih lemah.

2.23    Kehandalan (reliability) sektor transportasi. Sektor transportasi dinilai masih kurang dapat diandalkan dalam mendukung pergerakan wisatawan.

(Bersambung Bagian-3/Terakhir)

Di awal Oktober 2009 kita semua dikejutkan oleh peristiwa gempa Sumatera yang terjadi tidak lama berselang setelah gempa pantai selatan Jawa Barat. Sumatera Barat dan Jambi merupakan daerah yang secara bersamaan menderita musibah itu. Dalam peta pariwisata Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi pariwisata yang populer di kalangan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara.

Tidak kurang dari ribuan bangunan, baik rumah tinggal, toko, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah ibadah, sekolah, kampus banyak yang luluh lantak sebagai akibatnya, termasuk di antaranya hotel dan fasilitas pariwisata lainnya seperti terminal bandara, restoran, museum dan obyek wisata lainnya.

Melalui artikel ini Care Tourism menyampaikan rasa simpati serta prihatin kepada para korban dan keluarganya, dan belasungkawa kami sampaikan pula kepada para keluarga yang terkena musibah ditinggalkan oleh anggota keluarga dan kerabatnya.

Di kota Padang, yang termasuk menderita terparah akibat gempa itu salah satu di antaranya adalah Hotel Ambacang, yang selama beberapa hari setelah gempa mendominasi pokok berita di berbagai media massa. Satu dan lain hal karena Hotel Ambacang selama ini bukan saja merupakan akomodasi sebagai tempat di mana para wisatawan bernaung dan menikmati liburannya, melainkan juga merupakan “icon” dan “landmark” kota Padang, mengingat bangunan hotel tersebut merupakan peninggalan sejarah yang dibangun Belanda.

Atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, bangunan tersebut berhasil direnovasi dan di-revitalisasi fungsinya menjadi sebuah Hotel Berbintang Tiga yang ternyata banyak penggemarnya, bukan hanya untuk menginap, namun juga untuk menikmati hidangan dan fasilitas lainnya yang dimiliki.

Semoga saja harapan kepariwisataan Sumatera Barat tidak menjadi surut untuk tetap populer sebagai salah satu destinasi terdepan di tanah air. Semoga wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, tidak surut pula hasratnya untuk berkunjung ke Sumatera Barat.

Sebagai suatu lembaga masyarakat yang peduli pada kepariwisataan, Care Tourism juga berharap bahwa runtuhnya Hotel Ambacang dapat menjadi cambuk bagi Pemerintah Daerah agar di masa datang dapat menerapkan struktur tata bangunan yang handal dan tahan gempa. Mengingat bahwa dari pengalaman terbukti, bahwa pantai barat Sumatera memang berada dalam ranah yang rawan gempa. Hal itu tentu saja dengan maksud untuk melindungi masyarakat agar tidak banyak yang menjadi korban, di samping kerugian materiil yang berupa rusaknya bangunan beserta isinya.

Selain itu, jika pihak manajemen Hotel Ambacang (termasuk Pemdanya) bermaksud “membangun kembali” hotel tersebut, Care Tourism menaruh harapan agar kiranya arsitektur bangunannya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan demikian citra kota Padang, dan tentu saja kepariwisataan Sumatera Barat secara keseluruhan, di kalangan pasar pariwisata tetap terpelihara bahkan boleh jadi mendapat tempat yang lebih baik di masa datang.

Bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun upaya menghindari jatuhnya banyak korban adalah hal yang patut dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

Bencana alam yang terjadi di suatu destinasi pariwisata dapat bersifat positif maupun negatif. Negatifnya sudah dapat diduga yaitu berkurangnya wisatawan (dengan maksud berlibur) karena rasa takut yang bisa timbul sebagai akibat dari berita musibah tersebut. Di sisi lain, berita musibah pun mampu “menelorkan” rasa ingin tahu para calon wisatawan yang semula tidak tahu soal tempat tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya pengunjung internet yang “mencari tahu” tentang “Hotel Ambacang”. Secara kebetulan blog Care Tourism mencantumkan informasi dan foto Hotel Ambacang dalam artikel yang ditampilkan bulan Maret 2009. Dalam waktu tiga hari, 1 s/d 3 Oktober 2009, pengunjung blog Care Tourism melonjak dengan tidak kurang dari 900 pengunjung. Bukan mustahil situs-situs lainnya pun, yang menampilkan informasi tentang Padang, Sumatera Barat serta Hotel Ambacang, mengalami hal yang sama.

Momentum seperti ini, sangat baik untuk “dimanfaatkan” dalam bentuk publikasi yang positif, seperti misalnya gagasan-gagasan atau rencana rehabilitasi yang akan dilakukan pasca gempa, baik oleh Pemda maupun pihak swasta atau secara kerjasama.

Runtuhnya beberapa hotel di Padang sudah pasti akan mengurangi jumlah kamar yang tersedia, sebagai akibatnya mengurangi kemampuan daya tampung bagi wisatawan. Diperoleh informasi bahwa sekitar 500 dari semula 1200 kamar yang tersedia mengalami keadaan tidak dapat digunakan. Dengan demikian kemampuan daya tampung hotel di Padang berkurang dengan sekitar 42%. Dengan 700 kamar kota Padang hanya dapat menampung sekitar 75.000 tamu hotel (mancanegara dan nusantara), dengan catatan masa tinggal rata-rata 3 malam; tingkat hunian kamar 60% dan ratio double/single occupancy 1.5. Dari pengalaman yang lalu peristiwa-peristiwa bencana alam berpengaruh pada arus kunjungan wisatawan, – lihat Tabel terlampir.

Bencana memang dapat mengakibatkan dampak promosi, seperti halnya tsunami Aceh dan gempa 2004, meletusnya krakatau 1883 dsb. Yang sudah pasti gempa Sumatera banyak mendatangkan “pengunjung”, walau bukan untuk maksud liburan, melainkan merupakan tenaga-tenaga bantuan. Meskipun demikian pemerintah kota dan daerah serta masyarakat setempat yang menerimanya dituntut untuk “menyediakan dan memberikan” pelayanan (supply) bagi bala bantuan tersebut. Mereka merupakan bagian daripada permintaan (demand) bagi daerah yang bersangkutan.

Dalam menghadapi persaingan pariwisata yang semakin seru disebabkan berbagai hambatan, seperti kondisi sosio-politik, stabilitas ekonomi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, upaya meningkatkan daya saing pariwisata memerlukan kiat tertentu, yaitu dengan menyikapi dan menanggapi atas analisis Index Dayasaing Pariwisata 2009 dari World Economic Forum (WEF).

Untuk menyikapi Index Dayasaing Pariwisata tersebut, terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana WEF memberikan penilaian Index Dayasaing Pariwisata (Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI) yang terdiri dari tiga kelompok sub-index yang terbagi lebih rinci dalam 14 pillar. Dalam daftar berikut dapat dilihat negara-negara yang menempati urutan pertama berikut nilainya dalam masing-masing pillar – dibandingkan dengan nilai Indonesia dalam masing-masing posisinya. Daftar ini dapat digunakan sebagai Tolok Ukur dalam upaya peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

Menempati kedudukan ke-81 di antara 133 negara di dunia, Indonesia berada di posisi ke-15 dari 25 negara di kawasan Asia Pasifik dan ke-5 di antara 8 negara ASEAN (yang ikut dinilai).

Dalam hal kekuatannya, Indonesia menempati kedudukan ke-28 dalam hal kekayaan alamnya, karena dukungan beberapa obyek wisata Warisan Dunia serta kekayaan faunanya yang dinilai melalui spesies yang terkenal sebagai miliknya.

Sementara itu, kekayaan kebudayaan Indonesia menduduki tempat ke-37 dengan dukungan lima Situs Warisan Dunia dan  sejumlah pekanraya dan pameran internasional yang diselenggarakannya serta industri kreative yang kuat.

Selain itu, Indonesia menempati kedudukan ke-3 dalam hal “Harga yang Bersaing” dalam industri pariwisata, karena harga hotel yang bersaing (di tempat ke-7), pajak tiket dan jasa bandara (airport charges) yang rendah dan harga BBM yang terjangkau. Kemudian dalam hal prioritas kepariwisataan, Indonesia menempati posisi ke-10. Lihat TABEL dan GRAFIK.

Namun demikian – kita harus mengakui juga – bahwa kekuatan ini “teredam” oleh kelemahan yang ada, seperti rendahnya pembangunan prasarana, termasuk sejauh menyangkut penerbangan (posisi ke-60), dan transportasi darat (di tempat ke-89), prasarana pariwisata (ke-88) dan prasarana ICT – Internet & Communication Technology (ke-120). Selain itu, masih terdapat beberapa persoalan yang tertunda, terutama “kurangnya kepercayaan” pada pelayanan polisi serta tingginya kematian pada kecelakaan lalulintas.  Di atas semua itu, Indonesia dinilai tidak memprioritaskan “Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan” – sustainable development of the tourism -, di posisi ke-130, terutama dalam hubungannya dengan “ketergantungan” sektor pariwisata pada kualitas lingkungan alamnya.

Dengan cara mengenali kelemahan-kelemahan itu, WEF berharap tiap negara tujuan wisata, – termasuk Indonesia -, dapat mengambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saingnya masing-masing.

Tidak dapat diingkari, – karena komplexitasnya, upaya peningkatan dayasaing pariwisata memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis, solid dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Satu dan lain hal, mengingat bahwa pengembangan serta peningkatan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin.

Jika hal itu tidak tercapai, patut diragukan pariwisata Indonesia akan mampu memenangkan persaingan di kancah persaingan pariwisata dunia.

Semoga hal itu tidak terjadi, terutama mengingat momentum yang baik, – di saat kita menghadapi pembentukan Kabinet Pemerintah yang baru -, diharapkan kepariwisataan mendapat tempat pada prioritas yang selayaknya. MENGAPA? Karena secara alami, kepariwisataan memiliki potensi sebagai sumber pendanaan yang bermanfaat bagi sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pemeliharaan seni budaya, prasarana dsb.

Pada kesempatan yang lalu, ditampilkan artikel mengenai Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan.
Dalam kesempatan ini, salah seorang anggota Care Tourism, Cri Murthi Adi menulis tentang Arah Pembangunan Kepariwisataan, yang menurutnya merupakan hal paling dasar dalam perencanaan. Karena artikel ini agak terlampau panjang untuk ditampilkan sekaligus, maka kami bagi menjadi tiga bagian. Inilah bagian-1 tulisannya.

I. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA
(1).Pembangunan Pariwisata Indonesia dihadapkan pada pelbagai permasalahan, tantangan, peluang dan juga hambatan baik berskala global maupun nasional.
Seringkali dinyatakan, bahwa pariwisata berperan penting sebagai penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu Negara, namun pada kenyataannya pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas.
Di Indonesia, pembangunan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk:
1.1 Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
1.2 Penghapusan Kemiskinan & Pengangguran;
1.3 Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development);
1.4 Pelestarian Budaya (Culture Preservation);
1.5 Peningkatan (stimulasi) kegiatan dan nilai-nilai Ekonomi dan Industri;
1.6 Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia;
1.7 Pengembangan Teknologi.
Dengan demikian, pembangunan pariwisata mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Pariwisata menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang juga menunjang kesejahteraan masyarakat secara nasional.

(2). Kemauan Politik (Political Will) belum disertai Program yang konkrit. Dirasakan perlu adanya peningkatan wawasan dan pemahaman yang mampu menjabarkan Kemauan Politik tersebut ke dalam Program yang efektif;
2.1 Pasar Domestik yang besar dan potensial adalah peluang yang belum maksimal dimanfaatkan;
2.2 Pembangunan Tujuan Wisata hingga dewasa ini dilakukan secara partial dan belum berorientasi pada pasar, kurang mempertimbangkan potensi dari karakter pasar;
2.3 Penyebaran Pusat-pusat kepariwisataan sangat diperlukan mengingat pembangunan kepariwisataan terkonsentrasi pada daeraah tertentu saja dengan efek distribusi yang masih terbatas;
2.4 Pariwisata Nusantara sebagai tulang punggung pariwisata Indonesia memerlukan peningkatan aksesibilitas untuk menunjang mobilitas domestik. Perlu dipertimbangkan deregulasi dalam pengangkutan udara maupun laut dengan angkutan penyeberangan yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat/pelaku perjalanan (wisatawan);
2.5 Kelembagaan. Kepariwisataan Indonesia memerlukan suatu lembaga yang kompeten dengan syarat berada dalam posisi memiliki jangkauan kewenangan yang memadai untuk mewujudkan fungsi koordinasi;
2.6 Pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan. Dalam rangka menghadapi paradigma baru dan tuntutan global, pembangunan pariwisata hendaknya diarahkan untuk menganut standar kepedulian lingkungan yang tinggi dan kepedulian terhadap kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan terhadap norma dan nilai budaya masyarakat;
2.7 Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengangkat pelaku usaha kepariwisataan Indonesia skala kecil dan menengah, diperlukan kebijakan keuangan yang disertai penyuluhan profesional terencana;
2.8 Ketidak-siapan daerah untuk menghadapi tantangan pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam lingkup otonomi daerah, dari segi aparat maupun dari segi dukungan sarana dan prasarana;
2.9 Citra Indonesia sebagai multi-destination, di dunia internasional masih belum jelas. Masyarakat internasional masih lebih mengenal Bali, walaupun dalam kenyataan banyak tujuan wisata lain yang menawarkan berbagai Ragam Produk Unik;

(Bersambung Bagian-2)

Sebagaimana pengembangan bidang-bidang lainnya, pengembangan kepariwisataan pun memerlukan perencanaan yang seksama. Satu dan lain hal, karena kepariwisataan menyangkut berbagai bidang kehidupan, baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat setempat yang menjadi “tuan rumah”.

Perencanaan kepariwisataan, tidak hanya berkepentingan dengan wisatawan, melainkan juga melibatkan kepentingan masyarakat setempat (local), daerah (regional) maupun nasional pada umumnya di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu pengembangan kepariwisataan harus digarap bukan hanya dalam hal penyediaan hotel dan kegiatan promosi semata, melainkan juga segi-segi lainnya yang menjadi “kebutuhan hidup” wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara – layaknya seorang manusia – sebagaimana kebutuhan hidup masyarakat setempat selaku tuan rumah, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, makan-minum, mobilitas, udara segar, lingkungan bersih – indah – nyaman, keselamatan perjalanan, keamanan pribadi dan harta bendanya dsb … dsb.

Seorang wisatawan (nusantara maupun mancanegara) selaku seorang tamu – membutuhkan layanan (services) layaknya kita “melayani” seorang tamu di rumah kita.

Demikian komplexnya pengembangan kepariwisataan sehingga perlu melibatkan “semua” pihak pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari kalangan pemerintah – vertikal maupun horizontal (pusat maupun daerah secara lintas sektoral) -, para pelaku usaha pariwisata sampai pada kalangan masyarakat umum, yang secara logika memerlukan koordinasi yang serasi, solid dan konsisten.

Satu hal yang pasti sangat dibutuhkan adalah “kesefahaman” di antara pemangku kepentingan tentang berbagai hal, antara lain :

• Perlunya pemahaman secara menyeluruh (comprihensive) setiap pihak pemangku kepentingan mengenai seluk beluk kepariwisataan, termasuk dampaknya – baik positif maupun negatif – secara timbal balik antara kepariwisataan dengan bidang / sektor lainnya ;
• Perlunya perencanaan pengembangan kepariwisataan, secara lokal, regional dan nasional sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-undang No. 10/Th. 2009 Tentang Kepariwisataan; serta
• Keterkaitan perencanaan pengembangan kepariwisatan pada pembangunan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, stabilitas sosial-politik dan keamanan, kelestarian lingkungan, keserasian tataruang dan tataguna lahan (land-use) … dsb, baik setempat, regional, maupun nasional;

Untuk menyusun rencana pengembangan kepariwisataan perlu terlebih dahulu mengenali sistem kepariwisataan itu melalui tiga sub-sistem sebagai berikut:

A. Sisi Penyelenggara (Kelembagaan) atau Organizations, yang terdiri dari:

1. Pemerintah selaku penentu, pengatur, pembina dan penyelenggara kebijakan umum (public policy) yang memberikan jasa / layanan kebutuhan umum (public services), termasuk layanan keperluan penyelenggaraan pariwisata a.l. pelayanan informasi pariwisata;
2. Penyelenggara Usaha Pariwisata, yang menyediakan jasa / layanan khusus kebutuhan wisatawan (traveller – orang yang bepergian atau berada dalam perjalanan) – termasuk layanan informasi perjalanan;
3. Masyarakat pada umumnya, berupa sikap dan tingkah laku masyarakat, – termasuk para pengusaha barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara umum -, dalam menerima dan melayani wisatawan, – termasuk juga layanan informasi umum;

B. Sisi Supply (Penawaran) atau Tourism Resources bisa dibagi ke dalam tiga kelompok besar sbb.:

1. Kelompok Atraksi, baik yang berupa Atraksi Alam, Budaya maupun Karya Manusia, yang terdiri dari Site Attraction (Obyek Wisata) yang pada dasarnya bersifat statis dan “tangible” dan Event Attraction (Peristiwa Wisata) bersifat dinamis (tidak terikat tempat) dan “intangible”;
2. Kelompok Aksesibilitas, yang tercermin dalam berbagai fasilitas antara lain angkutan (darat, laut, udara, danau, sungai), izin-izin berkunjung (kebijakan visa, izin masuk daerah yang dilindungi – protected area – seperti suaka alam, suaka margasatwa, suaka budaya, situs sejarah, … dll.)
3. Kelompok Akomodasi, yang menawarkan tempat berteduh, tempat tinggal, sarana konferensi dan pameran, sarana ibadah, sarana hidangan (restoran, cafe, bar) … dan sejenisnya.

C. Sisi Demand (Permintaan) atau Tourism Markets. Sisi permintaan ini bisa dikelompokkan ke dalam berbagai kategori:

1. Wisatawan nusantara (wisnus) – yang terbagi lagi menjadi berbagai sub-kategori, kunjungan sehari dalam radius 90km dan dalam radius 90-200km; dalam transit (lewat dalam perjalanan ke tujuan lain); menginap 1-2 malam; menginap lebih dari 2 malam … dst.;
2. Wisatawan mancanegara (wisman) - sama halnya dengan wisnus, wisman dapat terbagi lagi menjadi sub-kategori;
3. Di samping lamanya kunjungan dan jauhnya jarak perjalanan, juga dibagi atas dasar lokasi geografi - Negara asal (tempat tinggal) dan Kebangsaannya;
4. Motivasi (maksud kunjungan) merupakan salah satu indikasi mengenai produk yang diinginkan wisatawan, seperti pesiar dengan motivasi  alam, budaya, kesehatan, kunjungan keluarga, keagamaan; bisnis, konferensi, penelitian, studi (belajar), kunjungan resmi (kenegaraan), … dsb.;
5. Kelompok demografis, – laki-laki, perempuan, kelompok usia, kelompok pekerjaan / profesi, kelompok penghasilan … dsb.
6. Kelompok Psychografis – gaya hidup, yang a.l. merinci status dalam masyarakat, pandangan hidup, selera … dsb.;

Dengan mengenali hal itu semua, perencanaan dapat dilakukan secara terarah pada hal-hal yang sifatnya berorientasi pada pasar. Pengembangan kepariwisataan dan ppun menjadi upaya yang efektif dan produktif.

Mengacu pada Kriteria Penilaian Index Dayasaing Pariwisata yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) perencanaan kepariwisataan dapat juga dilakukan, terutama dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan kondisinya sehingga meningkatkan dayasaing destinasi yang bersangkutan.

Dalam Buku di samping ini dapat dilihat 14 (empatbelas), – masing-masing berikut rinciannya-, kriteria penilaian Index Dayasaing Pariwisata 2009 yang digunakan oleh World Economic Forum (WEF).
Kriteria tersebut seyogyanyanya dapat “kita manfaatkan”, baik oleh Pemerintah (Lintas Sektoral Pusat dan Daerah), Kalangan Usaha Pariwisata maupun masyarakat pada umumnya sebagai acuan dalam pembenahan, perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan bidang-bidang terkait dengan kepariwisataan yang dinilai masih banyak kelemahannya, sebagaimana dapat kita lihat dalam artikel terdahulu. (Lihat Chart I dan Chart II).

Dalam penilaian index persaingan pariwisata, World Economic Forum hanya mengikut sertakan 8 di antara 10 negara ASEAN.

Seperti diutarakan dalam artikel terdahulu, urutan dayasaing pariwisata negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Singapura; 2. Malaysia; 3. Thailand; 4. Brunei Darussalam; 5. Indonesia; 6. Philippina; 7. Vietnam; 8. Cambodia.

Secara rinci, – lihat Chart I yang membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Singapura dan Thailand -, Singapura unggul hampir dalam segala bidang. Dalam hal Pengaturan Kebijakan & Peraturan (1), dengan nilai 6.24; Kelestarian Lingkungan (2), nilai 4.85; Keselamatan & Keamanan (3), nilai 6.33; Kesehatan & Higiene (4), nilai 5.19; Upaya Memprioritaskan Perjalanan & Pariwisata (5), nilai 6.26; Prasarana Transport Udara (6), nilai 5.03; Prasarana Pariwisata (8), nilai 4.37; Prasarana ICT, – Information & Communication Technology -, (9), nilai 5.11; Sumberdaya Manusia (11), nilai 6.29; Keterikatan pada Pariwisata (12), nilai 5.66; dan yang sangat “menakjubkan” adalah dalam hal Sumberdaya Budaya (14), unggul dengan nilai 4.07, Indonesia malah dalam urutan ke-4 setelah Malaysia dan Thailand. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, dalam hampir semua bidang Indonesia berada di urutan terbawah.

Namun dibandingkan dengan Brunei, Cambodia, Philippina dan Vietnam, posisi Indonesia berada hanya pada peringkat rata-rata. Lihat juga Chart II.

Sementara itu dalam hal Prasarana Transportasi Darat (7), Singapura dengan nilai 6.50 diungguli oleh Thailand dengan nilai 6.82 serta dalam hal Dayasaing Harga Jasa Pariwisata (10) dan Sumberdaya Alam (13) Singapura berada di urutan terbawah, diungguli oleh Malaysia di urutan pertama, ke-2 Thailand, ke-3 Indonesia dan ke-4 Brunei.