ANTARA PELUANG DAN PERSAINGAN PEKERJA PARIWISATA ANTAR ASEAN


Membaca artikel “Bebas Bekerja Antar ASEAN” dan “Hati-hati, Peluang Pekerja Antar ASEAN“, dalam blogspot travel-tourism-indonesia, kami tergugah untuk menulis artikel ini.

Mulai tahun ini agaknya kepariwisataan Indonesia menghadapi beberapa masalah serious, al.:

  1. Berkurangnya minat wisatawan jarak jauh (longhaul tourist) akibat krisis finansial global;
  2. Masalah ketenagakerjaan yang dipersyaratkan utk memiliki sertifikat kompetensi tenaga kerja sesuai dgn criteria ACCSTP (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals) dan …
  3. Liberalisasi bidang pariwisata ASEAN yang akan mulai diberlakukan Januari 2010 yad.

Dengan ditandatanganinya MRA (Mutual Recognition Arrangement) oleh negara-negara anggota ASEAN, berarti Indonesia pun harus “siap” melaksanakan kesepakatan itu.

Dari sisi kepentingan “pengaturan”, pemerintah merasa sudah siap dengan terbitnya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang Biro Perjalanan Wisata, Hotel dan Restoran.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah: “SIAPKAH pengusaha dan tenaga kerja Pariwisata Indonesia MELAKSANAKAN SERTIFIKASI PROFESI untuk MENGHADAPI PERSAINGAN REGIONAL (ASEAN) MAUPUN GLOBAL?

Saya ingin mengingatkan kembali pada komentar saya atas artikel “Versi Lain: Melakukan Apa di 2009?” dalam blogspot yang sama travel-tourism-indonesia, sbb.:

Dalam masa krisis seperti dewasa ini, sebaiknya “dimanfaatkan” untuk “menata diri” agar pada saat ekonomi pulih kembali, kita sudah betul-betul siap bersaing.
Siapa yang “berani” investasi dalam “SDM” dan “INOVASI” dapat dipastikan siap bersaing, mengingat produk yang ditawarkan industri pariwisata adalah “JASA” dan Jasa adalah PRODUK SDM. Bagaimana jasa pariwisata dapat memenuhi “permintaan pasar” kalau SDM-nya tidak mampu menunjang?

Atau: Apakah tenaga kerja pariwisata hanya siap dan puas dengan  “menonton” berkiprahnya expatriate di negeri sendiri?

Dalam hubungan ini kiranya diperlukan “synergy” antara pengusaha – tenaga kerja – perbankan. Mengapa justru perbankan?

Rekan saya, Tuti Sunario (dalam tanggapannya atas artikel “Hati-hati, Peluang Pekerja Antar ASEAN”), mengungkapkan bahwa biaya sertifikasi seorang tenaga kerja terlampau mahal bagi ukuran tenaga kerja pariwisata kita, yang rata-rata berada pada tingkat supervisor. Kalaupun seorang tenaga kerja diharuskan membiayai sendiri sertifikasi itu dengan biaya Rp. 18 juta yang diangsur dalam 12 bulan (Rp. 1,5 juta/bulan), … habislah gajinya. Di samping itu, sang pekerja tidak melihat “keuntungannya” dilihat dari sudut karir maupun penghasilannya jika dia telah mendapat sertifikat profesi itu.
Di pihak pengusaha ada keengganan membiayainya karena “takut ditinggal” pekerjanya jika mereka sudah mendapat sertifikat profesi.

Gagasan masuknya perbankan dalam urusan ini, akan memecahkan, sedikitnya meringankan, masalah secara saling menguntungkan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (pengusaha/perusahaan – tenaga kerja – pemerintah / BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Di satu sisi, pengusaha mendapat tenaga kerja, yang minimal “regionally qualified“, bahkan mungkin “globally acceptable” (untuk jangka waktu tertentu secara terikat kontrak, misalnya 24-36 bulan). Di sisi tenaga kerja, mendapat sertifikat yang mampu menjamin untuk bisa bekerja di negara manapun (katakanlah dalam hal ini, ASEAN) setelah dia bebas dari ikatan dengan perusahaan.

Sisi lain yang diuntungkan adalah pemerintah/negara, melalui BNSP, karena telah mampu menyediakan tenaga kerja yang “mampu bersaing secara internasional”. Jika tenaga kerja tersebut bekerja di luar negeri, tentu ada keuntungan lain yaitu “masuknya devisa” dari bidang ini.

Jika hal itu tidak terjadi, maka “kerugian” akan diderita oleh seluruh bangsa, karena tourism balance of payment (neraca pembayaran pariwisata) kita akan mengalami “kebocoran” akibat mengalirnya uang pembayaran gaji “expatriate” yang menyerbu lapangan kerja pariwisata Indonesia, tanpa diimbangi dengan devisa hasil tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Lapangan kerja bagi tenaga Indonesia sendiri jadi berkurang. Selain itu, tenaga kerja kita hanya menjadi sub-ordinate dari para expatriate. Semoga saja hal ini tidak akan terjadi.

Sadarkah dan pedulikah para pengusaha dan para pekerja pariwisata akan hal ini? Semoga!

Salam,
Mari kita sukseskan Pariwisata.

3 Responses

  1. […] https://caretourism.wordpress.com/2009/02/03/antara-peluang-dan-persaingan-pekerja-pariwisata-antar-a… […]

  2. saya hanya ingin mengomentari mengenai waktu berlakunya liberalisasi penuh ASEAN, yaitu bukan bulan Januari 2010, melainkan 1 Januari 2011.

  3. Terima kasih pak Basuki atas kunjungannya ke blog kami dan atas koreksinya “Liberalisasi ASEAN” mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: