SERTIFIKASI SDM-PARIWISATA: KEBUTUHAN MENDESAK


Competency-based Training

Pelatihan Sertifikasi Profesi

Penanganan pengembangan kepariwisataan menyangkut berbagai kepentingan yang sifatnya lintas sektoral, banyak hal yang minimal harus dicermati untuk mendapat perhatian seksama antara lain SDM (sumberdaya manusia), Prasarana, Lingkungan (Alam), Koordinasi Lintas Sektoral (Horisontal) dan antara Pusat dengan Daerah (Vertikal) dan Investasi Pariwisata.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Mengingat bahwa komponen utama produk pariwisata adalah jasa, unsur sumber daya manusia sangat dominan, maka dalam pengembangan kepariwisataan masalah penyediaan, pembinaan serta peningkatan kualitas SDM yang kompeten dalam bidang kepariwisataan perlu mendapat perhatian utama. SDM yang kompeten dalam bidang kepariwisataan akan banyak diperlukan jika banyak daerah berkeinginan untuk mengembangkan daerahnya menjadi destinasi pariwisata yang handal.
Masalahnya, banyak daerah yang dewasa ini belum mempunyai tenaga kerja yang berkualifikasi bidang kepariwisataan, apalagi dengan kompetensi dan sertifikasi internasional.
Benar bahwa beberapa propinsi memiliki Akademi Pariwisata dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang kepariwisataan seperti SMIP, SMKP dsb., namun jumlah lulusannya masih juga belum mencukupi dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, arus kunjungan wisatawan dan/atau jumlah biro perjalanan serta obyek/atraksi pariwisata yang ada.

Inventarisasi dan perencanaan tenaga kerja pariwisata hendaknya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata, bahkan sebaiknya sebelumnya, sehingga pada waktu pembangunan selesai, tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tersedia.
Dalam hubungan ini dapat diberikan contoh nyata, yaitu pada masa pembangunan Hotel Indonesia, Samudra Beach, Ambarukmo dan Bali Beach di tahun 1961-65, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, pemerintah membuka pendidikan Crash Program pada tahun 1962 yang merupakan cikal bakal Akademi Perhotelan Nasional (APN) – Bandung, dalam naungan Dep. PDPTP (Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata), yang sejak pertengahan dasawarsa 1990-an menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) – Bandung, yang saat ini berada di bawah Depbudpar.

Dewasa ini, agaknya tenaga kerja berkompetensi kepariwisataan lebih terkonsentrasi di kota-kota propinsi, sementara obyek/atraksi wisata pada umumnya berlokasi di kebupaten bahkan kecamatan.
Demikian pula para Pemangku Jabatan di Instansi Pariwisata Pemerintah Daerah, lebih banyak yang berkualifikasi non-pariwisata, sehingga tidak jarang terjadi kesenjangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang kepariwisataannya. Dengan demikian untuk penyesuaiannya membutuhkan waktu cukup lama (sekitar dua tahun). Tidak jarang pula setelah dua tahun, pejabat yang bersangkutan dipindah-tugaskan (mutasi atau promosi) ke jabatan lainnya. Maka pejabat penggantinya memerlukan dua tahun lagi untuk penyesuaiannya.

Sementara itu, kecenderungan kepariwisataan dunia dewasa ini menghendaki penanganan pariwisata oleh tenaga-tenaga profesional yang dapat “diandalkan”, berstandar dan bersertifikat internasional, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kebutuhan “standar pelayanan” bagi para wisatawan serta mencegah tuntutan wisatawan karena tidak terpenuhinya standar pelayanan pemberi jasa pariwisata “sebagaimana dipersyaratkan”.
Hal itu bukan hanya dituntut dari Indonesia saja, melainkan berlaku bagi semua destinasi pariwisata di dunia.
Sebagai contoh : Dengan ditandatanganinya MRA (Mutual Recognition Arrangement) antar negara anggota ASEAN, menuntut upaya sertifikasi standar pelayanan yang dapat diterima (accepteble) bagi sesama anggota ASEAN.

Langkah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaksanaan (competence) di bidang kepariwisataan dengan standar dan kualifikasi yang mendapat pengakuan internasional (internationally qualified), agaknya sudah saatnya difikirkan dan direncanakan, bukan hanya bagi para pelaku (operator), yakni pimpinan dan staff perusahaan pariwisata, seperti Hotel, Kawasan Wisata dan Obyek/atraksi Wisata, Biro Perjalanan, guide, tour conductor, Usaha Penyelenggara Konferensi (PCO = Professional Convention Organizer) dsb., serta usaha perantara (mediator), seperti Agen Perjalanan dan Hotel Reservation Outlet, melainkan juga bagi pemangku kewenangan pengaturan (regulator), yakni pimpinan dan pelaksana kebijakan pariwisata di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi internasional, manajemen pariwisata Indonesia tidak akan dianggap remeh oleh negara lain, bahkan tidak mustahil tenaga-tenaga kita bahkan bisa diterima bekerja di luar negeri, yang dengan sendirinya akan mengangkat derajat bangsa Indonesia, dan sekaligus menempatkan diri dalam posisi siap menghadapi persaingan global.
Sebagaimana diutarakan di atas, tenaga kerja kompeten pariwisata banyak terpusat di kota-kota propinsi, bahkan di Ibukota Jakarta paling banyak, maka kekurangan tenaga kerja pariwisata yang kompeten di daerah, sebetulnya dapat diatasi dengan beberapa cara.

  • Bantuan tenaga-tenaga kompeten pariwisata dari instansi-instansi yang lebih tinggi, seperti Depbudpar membantu instansi tingkat propinsi. Bilamana lebih jauh diperlukan, membantu di instansi kabupaten.
  • Pembukaan kesempatan Pendidikan/pelatihan Jenjang Jabatan Pariwisata (oleh Pusat Pendidikan dan Latihan – PUSDIKLAT, Depbudpar) bagi pemangku jabatan pariwisata, Diparda, maupun yang terkait dengan kepariwisataan (tourism related office), seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Tatakota, Bappeda dsb.
  • Membuka kesempatan “magang” di instansi pariwisata pusat ataupun propinsi bagi pemangku jabatan pariwisata di instansi kabupaten.
  • Dengan tersusunnya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), merupakan peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pemangku jabatan pariwisata di daerah, misalnya melalui Action Program yang kegiatannya antara lain “Menyelenggarakan Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainers) Pariwisata” yang secara “getok tular” melatih sataff lainnya secara beranting.
  • Penyertaan pemangku jabatan pariwisata daerah dalam Pendidikan/pelatihan untuk Sertifikasi Internasional melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Pariwisata Internasional, misalnya IATA Autorized Training Center yang berada di Jakarta.

IATA menyediakan berbagai pelatihan ketrampilan dan penguasaan pengetahuan penerbangan maupun perjalanan dan kepariwisataan berdasarkan kompetensi (competency-based training) di berbagai negara di mana terdapat IATA Authorized Training Center dan IATA Regional Training Center, selain di pusatnya, Montreal Canada (www.iata.org/training)

Selain itu, ASTA (American Society of Travel Agencies) menawarkan berbagai program pendidikan dan pelatihan, buku-buku / penerbitan, serta jasa pemasaran program pendidikan dan pelatihan yang dapat kita manfaatkan dalam rangka peningkatan SDM pariwisata Indonesia (www.asta.org/Education)

Salam Pariwisata,
Mari Kita Sukseskan Pariwisata

One Response

  1. benar sekali yg ditulis disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: