DEGRADASI LINGKUNGAN: SUATU IRONI DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN


Artikel ini disampaikan berdasarkan komentar pada artikel terdahulu yang masuk dari Soehartini Sekartjakrarini, Phd yang menyampaikan tulisan Chandra Malik dalam The Jakarta Globe (aslinya dalam bahasa Inggris) . Berikut ini sadurannya secara bebas.
Pengembangan kepariwisataan di suatu negara, pada umumnya bertumpu pada kekayaan, keanekaragaman, kekhasan lingkungan alam maupun budayanya, yang pada hakekatnya dinilai sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan yang tidak terkendali akan mengakibatkan “tercemar”-nya lingkungan tersebut – baik alam maupun budaya. Sekali alam dan budaya itu sudah tercemar, kepariwisataan pun mulai terancam keberadaannya. Ini suatu hal yang logis, mengingat motivasi “pariwisata alam dan budaya” akan memudar. Di sinilah letaknya ironi dimaksud.
Di satu sisi pengembangan kepariwisataan memerlukan lingkungan, – alam dan budaya -, sebagai modal dasarnya, di sisi lain kepariwisataan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan berpotensi sebagai “ancaman”.
Setidaknya Soehartini Sekartjakrarini, anggota Care Tourism – seorang ahli lingkungan, direktur eksekutif IDEA (Innovative Development of Eco Awareness) menyatakan bahwa jika suatu daerah mengembangkan kepariwisataannya, maka efek samping yang negatif bisa saja terjadi. Hutan, daerah pantai, pulau kecil, kampung, permukiman dan kota tua yang dikembangkan untuk kepariwisataan acapkali akan dibanjiri oleh proyek pembangunan terkait – dan tidak semuanya ramah lingkungan. Belum lagi bencana alam yang tidak dapat diprediksi jauh sebelumnya, seperti gempa, tsunami dsb.
Untuk itu, ia menghimbau agar pemerintah memantau ketat pembangunan daerah kepariwisataan untuk mengambil langkah pasti agar operator dan developer tidak menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan alamnya, termasuk memperhitungkan konstruksi tahan gempa.
Konsep tentang ecotourism di daerah yang dilindungi, setengah dilindungi dan daerah suaka budaya seharusnya terpadu dengan baik.
Soehartini juga membeberkan adanya lima komponen dari pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (sustainable tourism development), yaitu:

  • Upaya pelestarian guna melindungi lingkungan yang dibangun untuk kepariwisataan;
  • Peranserta masyarakat di sekitarnya;
  • Penggunaan budaya lokal untuk pendidikan dan hiburan;
  • Bantuan positif kepada pemerintah setempat; dan
  • Pengendalian yang ketat untuk menghindarkan dampak negatif akibat pengembangan kepariwisataan daerah itu.

Pendekatan secara berhati-hati juga merupakan kunci bagi pengembangan dan pengelolaan obyek wisata baru, sebab kecerobohan dan ketidak-pedulian hanya akan membawa ke kematian kepariwisataan itu sendiri.
Pejabat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Thamrin B. Bachri dalam kesempatan “Seminar Nasional tentang Pengembangan Kepariwisataan Berwawasan Lingkungan”, bahkan menegaskan bahwasanya Ecotourism sudah merusak sumber daya alam. Sebagai contoh dikemukakannya Taman Laut Nasional Bunaken, yang dewasa ini semakin sedikit wisatawannya yang datang dibanding sebelumnya, karena karang-karangnya yang menderita kerusakan akibat pariwisata. Contoh lainnya, Borobudur dan Gua Jatijajar di Jawa Tengah. Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa Ecotourism sangat menjanjikan namun sekaligus mengkhawatirkan. (Catatan Caretourism: … Jika tidak ditangani secara benar).
Pendapat senada dikemukakan oleh I Gde Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, anggota Komite Kode Etik Pariwisata Dunia (World Tourism Code of Ethics Committee), bahwa pembangunan obyek wisata seyogyanya menghindari atau mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak tergantikan (non-renewable) seperti air, dan energi, dan menghindari kegiatan yang menyebabkan polusi melalui limbah dan sampah. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa prasarana dan kegiatan kepariwisataan seharusnya ditujukan pada perlindungan ekosistem dan keragaman sumberdaya alam, seharusnya menjamin perlindungan binatang terancam punah, spesies langka beserta lingkungannya.
Ia pun mengatakan bahwa “Pendekatan Berapa Uang Yang Anda Habiskan?” tidak lagi menjadi peran utama.
Sekarang ini, pemerintah hendaknya melakukan anjuran kepada kalangan internasional untuk membantu mengamankan, menjaga dan melindungi lingkungan (baik alam maupun budaya), sehingga Pengembangan Kepariwistaan Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) secara optimal lebih menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

2 Responses

  1. Hebat……saudaraku, apa yg ditulis dalam artikel ini benar 100%. Saya sebagai anak bangsa turut prihatin dengan pola perencanaan dan pengembangan pariwisata kita yang tidak memperhatikan aspek sustainability. Kita bangun dengan dana yang tidak sedikit, kemudian wisatawan datang sebentar kemudaian karena tidak dikelola dengan baik akhirnya kumuh dan tidak menarik lagi. Kalau bisa, departemen pariwisata atau apapun nama badan yg bertanggungjawab terhadap pengelolaan pariwisata di NKRI, harus mempunyai SOP perencanaan, pengembangan pariwsisata sehingga dijadikan pedoman setiap penyelenggara wisata.

    Salam kenal, dan teruslah berkarya pak.

    Marso
    Tarakan – Kaltim

  2. […] selengkapnya di sini. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: