VISI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA INDONESIA


Dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan, pada hakekatnya dilakukan atas dasar beberapa hal yang menjadi motivasi serta kebutuhan setiap orang yang melakukan perjalanan. Tidak peduli ia bepergian untuk keperluan keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, pertandingan olahraga, pendidikan, atau apapun yang lainnya -, ia akan mendatangi tempat di mana keperluannya itu dapat dipenuhi. Dengan kata lain tempat yang menjadi tujuan perjalanannya memiliki sesuatu yang memotivasinya untuk berkunjung ke situ, – dalam kepariwisataan disebut sebagai daya tarik (attraction), – apakah itu motivasi keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, olahraga, pendidikan dsb., yang ada kaitannya dengan unsur alam dan budaya serta kegiatan hidup lainnya, yang melibatkan ataupun terkait dengan masyarakat di tempat tujuan tersebut.

Oleh sebab itu, tempat tujuan perjalanan seseorang, disebut sebagai Destinasi Pariwisata, yang dalam Undang-Undang no.10/Th. 2009 didefinisikan sbb.:
“Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut DESTINASI PARIWISATA, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan”.

Atas dasar pokok pemikiran tersebut, upaya pengembangan kepariwisataan, mau tidak mau – suka tidak suka, harus dilakukan sejalan dengan pemenuhan motivasi dan kebutuhan sang wisatawan (traveller, pelaku perjalanan) serta kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat yang berada di tempat tujuan perjalanan itu.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengembangan kepariwisataan, pada dasarnya melibatkan berbagai pihak pemangku kepantingan (stakeholders), – yang saling dibutuhkan dan membutuhkan satu sama lainnnya -, yaitu: Pemerintah (Pusat & Daerah) – Pelaku Usaha (Industri) – Lingkungan (Alam & Budaya) – Masyarakat – Wisatawan (Wisman & Wisnus). Maka, pemikiran konsep pengelolaan Destinasi Pariwisata hendaknya didasarkan atas model pengelolaan yang melibatkan pemangku kepentingan di lokasi destinasi yang bersangkutan, – tidak termasuk wisatawan -, dalam suatu wadah Lembaga Pengelola Destinasi (Destination Management Organization, DMO). Agaknya tidak boleh dilupakan, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan OTDA (otonomi daerah) DMO perlu melibatkan juga unsur Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan BUDPAR) yang dapat menjadi jalur koordinasi antara Pusat dan Daerah (otonomi).

Selain itu, mengingat bahwa pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai bidang yang berada dalam kewenangan multi sektor, pihak pemerintah – baik pusat maupun daerah -, yang terlibat pun akan terdiri dari unsur multi sektor tersebut (perhubungan, pekerjaan umum, imigrasi, bea cukai, keuangan dan perbankan, kebudayaan, keamanan & ketertiban, lingkungan hidup, kepolisian, pendidikan – terkait dengan kualitas jasa dan pelayanan -, … dsb., sehingga praktis semua sektor tidak mustahil perlu terlibat).

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (KemBudPar), mencanangkan gagasan bahwa dalam upaya Pengembangan Destinasi Pariwisata 2010-2014, mengacu pada model pengelolaan tersebut di atas dengan merinci unsur-unsur Visi Pengembangan Destinasi Pariwisata sbb.:

  1. Unsur kepentingan wisatawan   : Destinasi berkualitas dan berdaya saing internasional;
  2. Unsur kepentingan industri        : Destinasi berkualitas dan berdaya saing internasional;
  3. Unsur kepentingan masyarakat : Destinasi berbasis masyarakat (Community Based);
  4. Unsur kepantingan lingkungan   : Destinasi Berkelanjutan (Sustainable Destination);
  5. Unsur kepentungan Pemerintah : Destinasi berkualitas dan berdaya saing internasional serta Mendorong Pembangunan Daerah;

Maka secara ringkas dan lengkap Visi Pengembangan Destinasi Pariwisata 2010-2014, sbb.:
“Terwujudnya Destinasi Pariwisata Berkualitas Internasional dan Berdaya Saing Yang Berbasis Masyarakat, Berkelanjutan dan Mendorong Pembangunan Daerah”.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kepentingannya, segenap pemangku kepentingan hendaknya mengacu pada visi tersebut agar tercapai sinergi yang harmonis demi “tujuan yang sama”, – mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan, yang esensinya adalah “mendatangkan dan melayani wisatawan”. Jangan sampai setelah datang … diberi pelayanan yang kurang baik, atau dibiarkan tanpa pelayanan.

5 Responses

  1. sangat bagus dan terimakasih pak atas upaya visi pengembangan destinasi pariwisata indonesia ..

  2. bagus sekali upaya visi pengembangan destinasi pariwisata indonesia ..

  3. Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya. Semoga bermanfaat dan saya sangat berharap dapat diterapkan dalam pengembangan Kepariwisataan Bangka-Belitung serta Daerah lain juga. Saya sendiri merasa ada ikatan bathin dgn Ba-Bel karena saya pernah tinggal di sana. Salam.

  4. Semoga tempat-tempat wisata di Indonesia semakin terekspos oleh wisatawan baik di tingat lokal maupun manca negara. Sehingga dapat memberdayakan potensi lingkungan…
    Salam Sukses
    Wisata Batik Tulis Jogja

  5. blognya sangat membantu. makasih info infonya semoga bermanfaat🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: