MEMBANGUN KEPARIWISATAAN INDONESIA BERBASIS KOMUNITAS (Lanjutan)


Dengan adanya pengembangan Desa Wisata, direncanakan dan diupayakan agar tumbuh klaster-klaster berupa desa-desa yang menjadi basis pemasok berbagai kebutuhan desa wisata yang bersangkutan seperti pemasok bahan baku dan/atau kerajinan, pemasok produk pendukung, basis pertanian serta basis kesenian lokal dsb. Dengan demikian pula akan tumbuh kebutuhan terhadap basis supply sumberdaya manusia (basis SDM), baik untuk memenuhi kebutuhan desa wisata itu sendiri maupun kebutuhan SDM bagi basis pemasok di sekitar desa wisata tersebut, sehingga kualitas SDM pariwisata dapat terpelihara pada tingkat mampu bersaing.
Demikian pula dalam hal pengembangan DTW, perlu dikembangkan “basis SDM” yang mampu memasok klaster DTW itu sendiri di samping memenuhi kebutuhan desa-desa di sekitarnya yang menjadi klaster pemasok berbagai kebutuhan DTW dimaksud.
Sekedar sebagai ilustrasi, jika suatu hotel beroperasi di suatu DTW, seyogyanya dapat berperan dan berfungsi juga sebagai “basis SDM” bagi desa-desa di sekitarnya, terutama dalam hal peningkatan pengetahuan, skill serta selaku motivator perubahan perilaku agar masyarakat di desa yang bersangkutan, – di sekitar hotel -, mampu menjadi masyarakat mandiri dengan bekal berbagai pengetahuan, ketrampilam serta mentalitas sebagai “tuan rumah dan/atau pengusaha yang baik”. Tentu saja, Dinas Pariwisata setempat (jika ada), dapat bertindak sebagai fasilitator dalam program tersebut.
Masalahnya yang kemudian harus diatasi adalah tersedianya tenaga staf Diparda setempat yang berbekal pengetahuan secukupnya perihal Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Komunitas itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu diciptakan serta diterapkannya sistem (atau model) Training Of Trainers (TOT) untuk menciptakan fasilitator yang dibutuhkan, – dalam jumlah memadai serta dalam tempo relatif singkat -, sehingga pengetahuan tentang Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Komunitas dapat difahami oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat agar program tersebut memperoleh dukungan masyarakat luas untuk mencapai keberhasilan optimal.

Dalam menentukan Desa Wisata dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Kriteria Desa Wisata:

  • Desa yang memiliki potensi pariwisata dan telah dikunjungi wisatawan;
  • Terdapat masyarakat miskin yang tinggal di desa/kelurahan tersebut;
  • Sudah memiliki aktivitas kepariwisataan;
  • Diprioritaskan desa/kelurahan yang telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis (RenStra) Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  • Diprioritaskan desa/kelurahan yang telah melaksanakan Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri dari sektor lain dengan keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang cukup aktif;

2. Kelompok Sasaran:

  • Kelompok masyarakat miskin di sekitar pusat kegiatan pariwisata;
  • Masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran, – baik sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik dan sebagainya;
  • Kelompok pelaku wisata yang telah menjalankan kegiatan dan / atau bidang usaha di bidang kepariwisataan, pengelolaan atraksi wisata / seni dan budaya, penyediaan cideramata, makanan dan minuman,penginapan masyarakat, agrowisata dsb.;

3. Bantuan Program:
A. Fasilitas yang diberikan berupa:

  • Pendampingan Masyarakat;
  • Bantuan Desa Wisata, – diserahkan langsung kepada masyarakat melalui Rekening Bank atas nama kelompok Desa Wisata penerima program.

B. Bantuan Desa Wisata digunakan untuk:

  • Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Capacity Building);
  • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan;
  • Peningkatan appresiasi seni budaya kepariwisataan;
  • Biaya Operasional Program.

Implementasi Program diwujudkan dalam tiga tahapan, yaitu:

  1. Tahap Perencanaan;
  2. Tahap Pelaksanaan, dan
  3. Tahap Monitoring dan Evaluasi, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

  • Masyarakat secara partisipatif menyusun Program Pembangunan Kepariwisataan;
  • Masyarakat secara partisipatis menentukan prioritas kegiatan yang akan di danai oleh Bantuan Desa Wisata, swadaya dan sumber-sumber lain;
  • Rencana Pembangunan Kepariwisataan terintegrasi dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

  • Pelaksanaan dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat;
  • Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)

  • Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang;
  • Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan melibatkan masyarakat luas untuk dapat melakukan monev partisipatif.

Dengan dikeluarkannya pedoman secara garis besar tersebut, pihak pemerintah mengharapkan pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan bersama, dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan kepariwisataan untuk kemaslahatan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Sebetulnya model pembangunan semacam ini, bukan merupakan hal yang baru, mengingat model tersebut sudah lama dikenal sebagai “Buttom-up Regional Development“. Dalam hal ini, tentu saja, dengan cara mendayagunakan “wahana” kepariwisataan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: