Perkembangan Organisasi Pariwisata Nasional Indonesia


Baru-baru ini, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011 telah terjadi perubahan kabinet (reshuffle) yang ditandai dengan pergantian beberapa menteri serta pergeseran beberapa menteri lainnya. Pergeseran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata termasuk yang menjadi pusat perhatian bukan saja karena pergantian menterinya, melainkan juga karena terjadi pula perubahan nama kementeriannya yang semula disebut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Perubahan nama ini sedikit banyaknya mengisyaratkan kepada kita bahwa akan ada perubahan struktur organisasi internal yang akan mencerminkan fungsi baru daripada lembaga tersebut, di samping berkurangnya fungsi lainnya yang di-“kembalikan” ke lembaga induknya semula, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Care TourismPada tahun 2009, saat terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Ke-II, terjadi perubahan nama semua departemen menjadi kementerian, meskipun tidak disertai perubahan struktur organisasinya selain adanya tambahan jabatan eselon satu setingkat sekjen dan dirjen, yaitu Wakil Menteri di beberapa kementerian. Dalam kaitan itu, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pun berganti nama menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Jauh sebelum pergantian dan perubahan nama serta struktur kelembagaannya tersebut di atas, kepariwisataan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak awal berdirinya DTI (Dewan Toerisme Indonesia), bahkan sebelumnya, tahun 1957 di Tretes. DTI merupakan badan non-pemerintah yang mendapat kepercayaan pemerintah untuk menangani kepariwisataan, yang dewasa itu disebut toerisme (bahasa Belanda).
Berdirinya DTI tersebut diresmikan di Tugu, Puncak pada tahun 1958 dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua dan Sri Budoyo sebagai Wakil Ketua.
Adapun istilah pariwisata sebagai pengganti istilah “toerisme” merupakan hasil konsultasi DTI atas permintaan presiden yang mendapat tanggapan dari Prof. Dr. Priyono dan Prof. Dr. Moh. Yamin secara terpisah. Pengumuman Bung Karno pada 17 Agustus 1961, merupakan wujud peresmian penggunaan istilah pariwisata sebagai pengganti toerisme yang berasal dari bahasa asing (Belanda). Maka DTI pun berganti nama menjadi DEPARI (Dewan Pariwisata Indonesia) yang peresmiannya dirayakan di Jl. Diponegoro 2, Jakarta-Pusat. Adapun statusnya tetap sebagai badan non-pemerintah selaku mitra kerja Lembaga Pariwisata Nasional (LPN) yang dibentuk dalam lingkungan Departemen Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (Dep.PPTP).
Seiring perjalanan waktu, di awal pemerintahan orde baru, 1966-1969, pemerintah membentuk Departemen Pariwisata dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menterinya. Namun kemudian, tahun 1969, dilebur kembali ke dalam struktur Departemen Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (Dep. PPTP) dalam format Direktorat Jenderal Pariwisata. Sementara itu, dengan Keputusan Presiden (Keppres) no. 30/1969, tentang Pengembangan Kepariwisataan Nasional, dibentuk Dewan Pariwisata Nasional (DeParNas) di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selaku Menko Ekuin, ditetapkan sebagai Ketua. Sementara itu, dengan Keppres yang sama, LPN pun dibubarkan.
Adapun Direktur Jenderal Pariwisata Dep PPTP itu secara berturut-turut dijabat oleh :

  • M.J. Prajogo selaku Direktur Jenderal Pariwisata yang pertama, 1969-1977. Di masa jabatan Dirjenpar MJ. Prajogo ini, atas kerjasama tiga pihak yakni DitjenPar, Garuda Indonesian Airways dan Pemda DKI Jakarta, terbentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia – BPPI -, (Indonesia Tourism Promotion Board, ITPB) dengan membuka Kantor Promosi Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Office, ITPO) di Tokyo – Jepang untuk pasar Asia Timur, San Francisco – Amerika Serikat untuk pasar Amerika, yang kemudian dipindahkan ke Los Angeles, dan Frankfurt – Jerman Barat untuk pasar Eropa Barat, di mana ketiga wilayah tersebut dinilai sebagai pasar pariwisata yang sangat potensial.
  • Achmad Tirtosoediro, 1977-1982 adalah Dirjenpar kedua; dan
  • Joop Ave, 1982-1987 sebagai Dirjenpar ketiga. Dalam masa Dirjenpar Joop Ave ini, Ditjenpar melengkapi diri dengan tiga tambahan ITPO yaitu di London, Taipei dan Singapura.

Pada 1987 terjadi lagi perubahan di mana Ditjenpar menjadi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Depparpostel) dengan menterinya Ahmad Taher. Sementara Dirjennya masih dijabat oleh Joop Ave, 1987-1988, yang berlanjut bersama menteri Susilo Sudarman 1988-1993.
Selain itu, di masa yang sama, terbentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dengan format baru, tidak lagi merupakan kerjasama dengan Garuda dan Pemda DKI, melainkan dalam format yayasan yang mandiri namun masih berada dalam lingkungan kerja Depparpostel.
Sangat disayangkan bahwa terjadinya krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah merosot sangat tajam mengakibatkan semua unit ITPO harus ditutup dengan alasan semakin beratnya beban biaya  dalam valuta asing (USD) tidak lagi terpikul oleh anggaran. Demikian juga halnya dengan BPPI yang mengalami nasib serupa.
Lebih lanjut Depparpostel berganti menteri dari Susilo Sudarman kepada Joop Ave, 1993-1998, di mana Andi Mappi Sammeng menggantikannya selaku Dirjenpar.
Di awal Era Reformasi, pasca lengsernya Presiden Suharto, antara 1998-2000 Depparpostel sempat mengalami dua kali pergantian Menteri Parpostel yaitu Marzuki Usman menggantikan Joop Ave yang kemudian digantikan lagi oleh A. Latief.
Pemilu tahun 1999 menghasilkan kabinet baru, di mana Depparpostel diubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DepBudPar) dengan menterinya I Gde Ardika, 2000-2004, yang kemudian dalam Kabinet Indonesia Bersatu ke-I, 2004, digantikan oleh:
Jero Wacik, 2004-2009 yang berlanjut sampai Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, 2009-2011 yang masih menyandang nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (KemenBudPar).
Hasil reshuffle 19 Oktober 2011, sebagaimana diutarakan di awal artikel ini, KemenBudPar kembali mengalami perubahan menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Marie Elka Pangestu selaku menterinya.
Kami yakin bahwa perkembangan organisasi kepariwisataan tersebut dimaksudkan untuk kemajuan  kepariwisataan Indonesia yang jauh lebih pesat yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat lebih cepat, jauh lebih baik dan merata. SEMOGA.

3 Responses

  1. Mohon maaF yg sebesar”x kpd bpk Menteri pariwisata sy mw mengeluhkan sistim pemerintahan dinas pariwisata makassar yg seenakx mEnentukan dan memunguti pajak pengguna pelataran dpn benteng rooterdam makassar apa itu sudah ketentuan dari pusat atw hanya KKN sj bagi pedagang keciL terimah kasih

    • Untuk diketahui Menteri Pariwisata dewasa ini adalah IBU Elka Marie Pangestu.

  2. Lengkap dan menarik
    Eco cycling bali . And
    Bali rice trekking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: