Prakiraan Kunjungan Wisman ke Indonesia 2013


Pada awal bulan November 2013 yang lalu, BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan September 2013 menunjukkan peningkatan sebanyak 12.77% dari September 2012, namun mengalami penurunan (-0.02%) dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Agustus 2013). Secara kumulatif dalam periode Jan-Sep 2013 naik dengan 8.80% dibanding periode yang sama tahun 2012.

Kujungan Wisman 2013/2012Beberapa pihak mengeluarkan pernyataan, bahwa penyelenggaraan Miss World 2013 di Bali bulan September 2013 telah meningkatkan arus kedatangan wisman ke Indonesia. Dari data yang dikemukakan di atas, agaknya lebih condong dikatakan bahwa kunjungan wisman dalam bulan September 2013 menunjukkan fenomena ‘biasa-biasa’ saja, bahkan dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Agustus 2013) justru mengalami penurunan. Kalau dikatakan bahwa penyelenggaraan Miss World di Bali / Indonesia ‘diharapkan akan’ bisa meningkatkan arus wisman ke Indonesia, khususnya Bali, boleh jadi ‘bisa’ terwujud … jika … diikuti dengan berbagai langkah yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga paling sedikit 2014 dapat terwujud.

Continue reading

Advertisements

Pembangunan Kepariwisataan


Dengan berlakunya UU no. 10/2009 Tentang Kepariwisataan, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut.
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU tersebut yang menetapkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa upaya Pembangunan Kepariwisataan itu meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran (pariwisata); dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Sebaran DPNAdapun dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang terdiri dari (1) RIPPAR NASIONAL; (2) RIPPAR PROVINSI; (3) RIPPAR KABUPATEN/KOTA, yang merupakan Continue reading