Pembangunan Kepariwisataan


Dengan berlakunya UU no. 10/2009 Tentang Kepariwisataan, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut.
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU tersebut yang menetapkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa upaya Pembangunan Kepariwisataan itu meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran (pariwisata); dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Sebaran DPNAdapun dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang terdiri dari (1) RIPPAR NASIONAL; (2) RIPPAR PROVINSI; (3) RIPPAR KABUPATEN/KOTA, yang merupakan Continue reading