Pembangunan Kepariwisataan


Dengan berlakunya UU no. 10/2009 Tentang Kepariwisataan, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut.
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU tersebut yang menetapkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa upaya Pembangunan Kepariwisataan itu meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran (pariwisata); dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Sebaran DPNAdapun dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang terdiri dari (1) RIPPAR NASIONAL; (2) RIPPAR PROVINSI; (3) RIPPAR KABUPATEN/KOTA, yang merupakan bagian integral daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta meliputi bidang-bidang tersebut di atas, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisaataan.

Dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 50/Th 2011, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (PP-RIPPARNAS) di antaranya mengemukakan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Pembangunan Kepariwisataan Nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Visi

Ditetapkan pula di dalam PP.50/2011 tersebut, bahwa Visi RIPPARNAS tidak lain adalah: “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”.

Misi

Adapun untuk mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:
a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan

Kemudian yang menjadi tujuan Pembangunan Kepariwisataan Nasional di dalam penyelenggaraannya, adalah:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
d. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran

Sejumlah tolok ukur ditetapkan pula sebagai sasaran (dirinci dalam lampiran PP 50/2011), yang terdiri dari:
a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
b. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
c. peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
d. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
e. peningkatan produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan.

Arah

Sementara sebagai arah RIPPARNAS, ditetapkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan tersebut dilaksanakan:
a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
c. dengan tata kelola yang baik;
d. dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Selain itu, dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal berikutnya bahwa pelaksanaan RIPPARNAS “diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat”.
Perihal keterpaduan ini lebih jauh diuraikan, bahwa RIPPARNAS di samping merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional, secara berjenjang juga menjadi pedoman bagi daerah provinsi dalam penyusunan RIPPAR Provinsi, serta RIPPAR Provinsi menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RIPPAR Kabupaten/Kota, tanpa menutup kemungkinan berkonsultasi dengan Menteri, untuk maksud mensinergikan penyusunan RIPPAR Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional ini, ditetapkan pula sebagai dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:
a. Destinasi Pariwisata Nasional;
b. Pemasaran pariwisata nasional;
c. Industri pariwisata nasional; dan
d. Kelembagaan kepariwisataan nasional.

Sementara itu, Pembangunan Destinasi Pariwisata (DPN) itu sendiri meliputi 7-bidang kegiatan, satu di antaranya adalah perihal Perwilayahan Pembangunan DPN itu sendiri yang meliputi: (1) DPN (penentuan wilayah, unsur-unsurnya dan tatanan hierarkhi wilayahnya), yang dinyatakan dalam RIPPARNAS, yaitu terdiri dari 50 (limapuluh) DPN dan (2) KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis Nasional, – penentuan cakupan wilayahnya) yang berjumlah 88 (delapanpuluh delapan) KSPN serta dijabarkan dalam sejumlah 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional).
(Bersambung pada kesempatan berikutnya).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: