Destination Management Organisation


Sebanyak 15 destinasi pariwisata di Indonesia akan dikembangkan dengan konsep Destination Management Organisation (DMO) dalam kurun empat tahun ke depan. Selama kurun waktu lima tahun sejak 2010 hingga 2014, kami telah menetapkan 15 destinasi pariwisata yang akan dikembangkan dengan konsep DMO. Demikian bunyi sebuah pernyataan pers yang diutarakan oleh salah satu Pejabat Teras Kemenbudpar sekitar September 2011.

Adapun 15 Destinasi yang dimaksud adalah:

danau-toba

Danau Toba – salah satu destinasi yg dikembangkan dgn konsep DMO

  1. Kawasan Danau Toba – Sumut;
  2. Kota Tua – Jakarta;
  3. Pangandaran – Jabar;
  4. Kawasan Borobudur – Jateng;
  5. Bromo-Tengger-Semeru – Jatim;
  6. Kawasan Danau Batur – Bali;
  7. Komodo-Kalimutu, Flores;
  8. TN Rinjani – NTB;
  9. Toraja – Sulsel;
  10. Wakatobi – Sultra;
  11. Bunaken – Sulut;
  12. Raja Ampat – Papua Barat;
  13. Tanjung Puting – Kalteng;
  14. Derawan – Kaltim;
  15. Sabang – Aceh

Continue reading

Advertisements

Pembangunan Kepariwisataan


Dengan berlakunya UU no. 10/2009 Tentang Kepariwisataan, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut.
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU tersebut yang menetapkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa upaya Pembangunan Kepariwisataan itu meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran (pariwisata); dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Sebaran DPNAdapun dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang terdiri dari (1) RIPPAR NASIONAL; (2) RIPPAR PROVINSI; (3) RIPPAR KABUPATEN/KOTA, yang merupakan Continue reading

Antara Pola Perjalanan Wisata dan Penerbangan | Lanjutan


Berbicara soal pola perjalanan wisata, di mana pun, akan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan jaringan perhubungan, baik darat, laut maupun udara. Bagi para operator Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Indonesia, harus cerdik-cerdik mengemas paket-paket wisata, terutama dalam hal penggabungan dua atau lebih destinasi yang tidak berada pada jalur perhubungan yang tersedia, seperti misalnya Kuala Lumpur-Padang-Pangkalpinang-Palangkaraya-Makasar-Singapur. Bagaimana Anda mengemasnya dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga sang wisatawan?
Dari segi atraktivitas, kombinasi tersebut menawarken karakteristik destinasi yang berbeda satu dari lainnya dan merupakan paket wisata yang baru, dan belum tersedia sebagai produk siap jual (ready for sale), melainkan hanya atas permintaan (taylor-made) kalau pun ada. Jika ada BPW yang menawarkan paket seperti itu, tentu akan ada pihak maskapai penerbangan yang akan bersedia menyediakan penghubung rantai yang putus (missing link) dalam melaksanakan paket tersebut. Bagaimana menurut Anda?

Pengemasan Paket Wisata (Tour Packaging)

Pada hakekatnya, destinasi pariwisata dapat dibedakan antara ”destinasi antara” (stop-over destination) dengan “destinasi akhir” (end destination) di mana yang pertama merupakan tempat persinggahan dalam kaitan dengan rangkaian perjalananan ke beberapa tempat tujuan dan yang kedua merupakan tempat berakhirnya rangkaian perjalanan untuk kemudian berangkat lebih lanjut ke negara tujuan berikutnya.
Dalam hubungan dengan pengembangan daerah tujuan wisata, tentu kriteria dan persyaratan minimalnya akan berbeda antara keduanya dan banyak dipengaruhi juga oleh pola rangkaian perjalanan itu dalam satu paket wisata.
Beberapa pola rangkaian perjalanan dalam bentuk paket yang lazim dijumpai dan dapat ditawarkan tergantung pula pada prasarana jaringan perhubungan yang tersedia,
Dalam kaitannya dengan pengemasan paket wisata, ada pola perjalanan wisata lain, sebagai tambahan selain 8 pola terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Pola dimaksud adalah pola ke-9 yang dinilai atas dasar:

9. Rute yang ditempuh.

  • PolaTertutup

    Gambar-1 Pola Tertutup

    Pola Tertutup. Dalam pola ini, tempat tiba sama dengan tempat berangkat dan rute perjalanan pulang tidak menempuh jalan yang sama dengan rute perjalanan berangkat (gambar-1);

  • PolaTerpusat

    Gambar-2 Pola Terpusat

    Pola Terpusat. Pola ini banyak dijumpai pada End Destination dengan berbagai kemungkinan pilihan tour (optional tour) ke beberapa destinasi dan rute yang ditempuh selalu bolak-balik (back-tracking) (gambar-2);

  • PolaTerbuka

    Gambar-3 Pola Terbuka

    Pola Terbuka. Rute perjalanan yang ditempuh satu arah dan tempat tiba tidak sama dengan tempat berangkat (gambar-3).

Dalam pola tertutup, paket wisata diawali dari tempat tiba (Point of Arrival) berkeliling dengan singgah (stopover) di

PolaKeterangan

Gambar-4 Keterangan

beberapa tempat lain dan berakhir di tempat semula serta meninggalkan negara yang dikunjunginya dari tempat tiba. (Contoh: Sumut-Sumbar-Sumsel-Sumut).
Dalam pola terpusat, distinasi yang lain, selain tempat tiba dan berangkat, dikunjungi dengan rute Continue reading

VISI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA INDONESIA


Dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan, pada hakekatnya dilakukan atas dasar beberapa hal yang menjadi motivasi serta kebutuhan setiap orang yang melakukan perjalanan. Tidak peduli ia bepergian untuk keperluan keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, pertandingan olahraga, pendidikan, atau apapun yang lainnya -, ia akan mendatangi tempat di mana keperluannya itu dapat dipenuhi. Dengan kata lain tempat yang menjadi tujuan perjalanannya memiliki sesuatu yang memotivasinya untuk berkunjung ke situ, – dalam kepariwisataan disebut sebagai daya tarik (attraction), – apakah itu motivasi keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, olahraga, pendidikan dsb., yang ada kaitannya dengan unsur alam dan budaya serta kegiatan hidup lainnya, yang melibatkan ataupun terkait dengan masyarakat di tempat tujuan tersebut.

Oleh sebab itu, tempat tujuan perjalanan seseorang, disebut sebagai Destinasi Pariwisata, yang dalam Undang-Undang no.10/Th. 2009 didefinisikan sbb.:
“Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut DESTINASI Continue reading

KE MANA ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA? (Bagian-3/Terakhir)


Bagian terakhir dari tiga bagian tulisan Cri Murthi Adi:

II.   PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKESINAMBUNGAN (Sustainable Tourism Development)
1.    Secara konseptual dan operasional, pembangunan pariwisata berkesinambungan (sustainable tourism) telah berkembang pembahasannya sejak tahun 1940-an hingga 1992 yang diperjelas dalam RIO Earth Summit yang mendapat Respons Industri melalui Agenda-21 For Tourism;
2.    Kelanjutan dari proses historis Sustainable Tourism masih belum nyata dilakukan dengan perumusan arah kebijakan sebagai pembenaran perwujudannya.
III.    DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
1.    Perubahan iklim sudah terjadi dan sangat nyata berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kepariwisataan berkesinambungan dan lebih dari itu pariwisata abad 21.
Dalam menghadapi perubahan iklim, pariwisata mampu berperan penting Continue reading