Bersama Meraih Indonesia Incorporated


Kementerian Pariwisata dalam kinerjanya selalu mengutarakan pentingnya kebersamaan upaya dalam pengembangan kepariwisataan dengan sebutan Indonesia Incorporated. Demikian pula dalam paparannya pada kesempatan Rapat Koordinasi Pariwisata ke-I (Rakornaspar-1) tahun 2017 ini.

Indo_inc_cover1Dalam paparan ini, pada intinya mengemukakan bahwa pembangunan kepariwisataan tidaklah dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah. Di samping itu, paparan Menteri Pariwisata itu pun membuktikan keterlibatan berbagai pihak dari bermacam sektor dan sub-sektor dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kepariwisataan Indonesia, khususnya dewasa ini di mana Indonesia sedang berupaya mendongkrak Pariwisata menjadi Leading Sector bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Maka Pemerintah mengajak dan merasa perlu dibantu bersama oleh segenap “Pemangku Kepentingan” – termasuk keterlibatan masyarakat umum yang akan ikut menikmati hasilnya di kemudian hari.

Dalam rangka membantu menciptakan partisipasi segenap Pemangku Kepentingan itulah Care Tourism menampilkan “Paparan Menteri Pariwisata” dalam format e-book dengan judul “Indonesia Incorporated: Synergies For Better Tourism Connectivity” yang disampaikan pada kesempatan RAKORNAS Pariwisata-I Th 2017 yang diselenggarakan 30-31 Maret 2017 di Jakarta.

Semoga dengan upaya ini kalangan pariwisata dapat Bergerak Serentak Bersama demi kemajuan kepariwisataan untuk mencapai kesejahteraan kita semua dalam berbagai bidang.

Advertisements

Pergeseran Pandangan Masyarakat Atas Kepariwisataan


Upaya pengembangan kepariwisataan suatu negara pada hakekatnya bermaksud dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tolok ukurnya bisa terdiri dari berbagai macam kriteria.

Fluktuasi Wisman Jan-Jun 2014

Fluktuasi Wisman Jan-Jun 2014

Tidak melulu dalam bidang kesejahteraan ekonomi semata, melainkan juga dalam segi-segi kehidupan lainnya, seperti kesejahteraan sosial, budaya, jasmani, rohani, dsb. yang akhirnya bermuara pada peningkatan martabat masyarakat dan bangsa yang bersangkutan. Jika kita mengadakan kilas balik ke beberapa puluh tahun yang lalu menelusuri jejak perkembangan kepariwisataan di tanah air, maka akan kita jumpai beberapa pergeseran penilaian dan pandangan yang, pada saat itu, menghadapkan kita pada pilihan yang acapkali bertentangan antara satu pilihan dengan pilihan lainnya.

Penilaian Negatif Masyarakat

Pada awal masa pengembangan kepariwisataan di era 1950-an, banyak kalangan berpandangan yang bernada kurang setuju (negatif) dengan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang akibat pengembangan kepariwisataan. Di Bali misalnya, kehidupan masyarakatnya yang terbiasa dengan telanjang dada, baik pria maupun wanita, dinilai – terutama wanitanya – bertentangan dengan norma agama dan ketimuran untuk di-“pamerkan” sebagai atraksi pariwisata. Padahal sejak zaman pendudukan Belanda, Continue reading

Pembangunan Kepariwisataan


Dengan berlakunya UU no. 10/2009 Tentang Kepariwisataan, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut.
Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU tersebut yang menetapkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa upaya Pembangunan Kepariwisataan itu meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran (pariwisata); dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Sebaran DPNAdapun dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang terdiri dari (1) RIPPAR NASIONAL; (2) RIPPAR PROVINSI; (3) RIPPAR KABUPATEN/KOTA, yang merupakan Continue reading

PARIWISATA KESEHATAN SALAH SATU SUMBER DEVISA


Sebagaimana diutarakan dalam artikel terdahulu, bahwa di antara perjalanan wisata terdapat kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan dengan motivasi kepentingan kesehatan.
Adapun perjalanan dengan motivasi kesehatan pada hakekatnya dilakukan berkaitan dengan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pemeliharaan (health care), pengobatan (treatment), pemulihan (recovery) dan sebagainya.
Perlu kiranya dicatat bahwa ada sedikit perbedaan antara health-tourism dengan medical-tourism, di mana health tourism dapat diartikan sebagai pariwisata kesehatan yang berupa perjalanan untuk pemeliharaan dan/atau pemulihan kesehatan (dulu disebut sebagai tetirah) yang pada hakekatnya dilakukan oleh orang yang sehat, – tidak menderita suatu penyakit atau orang yang baru sembuh dari perawatan. Sedangkan medical-tourism lebih cenderung menyangkut tindakan medik pengobatan (cure), operasi dan/atau tindakan medik lainnya, yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya, termasuk di antaranya adalah operasi kecantikan (cosmetic surgery), fisio terapi, pijat reflexi, tusuk jarum (akupunktur), dll.
Pariwisata kesehatan atau perjalanan untuk maksud kesehatan sebetulnya bukanlah hal yang baru. Paling sedikit, bagi para insan lanjut usia kelahiran Continue reading