Liberalisasi Jasa Pariwisata | Tantangan Serius


MRA (Mutual Recogniton Arrangement = Kesepakatan Saling Mengakui) yang disepakati antar anggota ASEAN merupakan ikatan bagi para anggota ASEAN untuk memenuhi standar profesi tenaga kerja pariwisata sesuai ketentuan yang disepakati bersama melalui sertifikasi profesi tenaga kerja yang diakui sesama negara anggota ASEAN. Ditengah-tengah ASEAN Tourism Forum di Manado baru-baru ini, terucap pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (MenParEKraf) bahwa liberalisasi jasa pariwisata ASEAN yang disepakati untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan “tantangan serius” bagi Indonesia. Care Tourism - Liberalisasi Jasa PariwisataBetapa tidak? Di satu sisi, unsur utama produk pariwisata adalah jasa, – yang nota bene disajikan oleh tenaga kerja -, sehingga membawa konsekwensi logis memerlukan profesionalsme  di bidang pelayanan atau jasa pariwisata agar mampu bersaing. Di sisi lain, sebagian besar tenaga kerja pariwisata belum memiliki sertifikat profesi jasa pariwisata sebagaimana ditargetkan, sehingga untuk mencapai target 2015 masih memerlukan kerja keras dalam sisa waktu yang semakin mendesak. Berbeda dengan beberapa negara ASEAN lain, terutama Singapura dan Malaysia, demikian pula halnya dengan para mitra ASEAN, seperti India dan China, mereka lebih siap untuk bersaing di kancah pariwisata global, bukan sekedar Continue reading

Advertisements

SERTIFIKASI SDM-PARIWISATA: KEBUTUHAN MENDESAK


Competency-based Training

Pelatihan Sertifikasi Profesi

Penanganan pengembangan kepariwisataan menyangkut berbagai kepentingan yang sifatnya lintas sektoral, banyak hal yang minimal harus dicermati untuk mendapat perhatian seksama antara lain SDM (sumberdaya manusia), Prasarana, Lingkungan (Alam), Koordinasi Lintas Sektoral (Horisontal) dan antara Pusat dengan Daerah (Vertikal) dan Investasi Pariwisata.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Mengingat bahwa komponen utama produk pariwisata adalah jasa, unsur sumber daya manusia sangat dominan, maka dalam pengembangan kepariwisataan masalah penyediaan, pembinaan serta peningkatan kualitas SDM yang kompeten dalam bidang kepariwisataan perlu mendapat perhatian utama. SDM yang kompeten dalam bidang kepariwisataan akan banyak diperlukan jika banyak daerah berkeinginan untuk mengembangkan daerahnya menjadi destinasi pariwisata yang handal.
Masalahnya, banyak daerah yang dewasa ini belum mempunyai tenaga kerja yang berkualifikasi bidang kepariwisataan, apalagi dengan kompetensi dan sertifikasi internasional.
Benar bahwa beberapa propinsi memiliki Akademi Pariwisata dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang kepariwisataan seperti SMIP, SMKP dsb., namun jumlah lulusannya masih juga belum mencukupi dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, arus kunjungan wisatawan dan/atau jumlah biro perjalanan serta obyek/atraksi pariwisata yang ada.

Inventarisasi dan perencanaan tenaga kerja pariwisata hendaknya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata, bahkan sebaiknya sebelumnya, sehingga pada waktu pembangunan selesai, tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tersedia.
Dalam hubungan ini dapat diberikan contoh nyata, yaitu pada masa Continue reading

ANTARA PELUANG DAN PERSAINGAN PEKERJA PARIWISATA ANTAR ASEAN


Membaca artikel “Bebas Bekerja Antar ASEAN” dan “Hati-hati, Peluang Pekerja Antar ASEAN“, dalam blogspot travel-tourism-indonesia, kami tergugah untuk menulis artikel ini.

Mulai tahun ini agaknya kepariwisataan Indonesia menghadapi beberapa masalah serious, al.:

  1. Berkurangnya minat wisatawan jarak jauh (longhaul tourist) akibat krisis finansial global;
  2. Masalah ketenagakerjaan yang dipersyaratkan utk memiliki sertifikat kompetensi tenaga kerja sesuai dgn criteria ACCSTP (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals) dan …
  3. Liberalisasi bidang pariwisata ASEAN yang akan mulai diberlakukan Januari 2010 yad.

Dengan ditandatanganinya MRA (Mutual Recognition Arrangement) oleh negara-negara anggota ASEAN, berarti Indonesia pun harus “siap” melaksanakan kesepakatan itu.

Dari sisi kepentingan “pengaturan”, pemerintah merasa sudah siap dengan terbitnya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang Biro Perjalanan Wisata, Hotel dan Restoran.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah: “SIAPKAH pengusaha dan tenaga Continue reading