Wisata Nusantara dan Wisata Nasional – Lanjutan


Dalam artikel terdahulu diuraikan tentang pemahaman kepariwisataan yang direkomendasikan oleh WTO untuk digunakan oleh anggotanya, khususnya dalam kaitan dengan penyusunan dan penyajian statistik kepariwisataan negaranya dengan menggunakan kriteria yang seragam tentang berbagai jenis dan bentuk kepariwisataan. Demikian juga bagi Indonesia berlaku hal yang sama.

Forms OfTourism_6.08Sebagai konsekuensi dari adanya pemahaman tersebut, maka agaknya perlu ditegaskan pemakaian istilah yang sesuai dengan pemahaman tersebut, agar tidak berlaru-larut dan menjadi salah kaprah.
Penegasan tersebut dipandang perlu tentang yang dimaksud dengan istilah (berikut pengertiannya), bahwa kegiatan yang terkait dengan Wisatawan Nusantara, – yang melakukan wisata di Tanah Air (wisnus) -, sebagaimana yang kita fahami selama ini merupakan padan kata dari Home Tourism, bukan lagi sebagai padan kata dari Domestic Tourism yang padan katanya adalah Pariwisata Domestik (Wisata domestik, Kepariwisataan domestik) mengingat Continue reading

PENGERTIAN DASAR KEPARIWISATAAN


Bagi Anda yang telah mengalami “asam-garam” di bidang kepariwisataan pengertian dasar kepariwisataan bukan lagi merupakan masalah. Namun kami yakin banyak di antara kita yang masih belum faham berbagai istilah kepariwisataan yang acapkali kita jumpai sehari-hari, merupakan hal yang menimbulkan pengertian yang “kisruh”. Lihat saja contoh di bawah ini.

Salah satu istilah yang digunakan secara “resmi” sebagai nama sebuah kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berwenang menangani “kebudayaan” dan “kepariwisataan“, tidak menggunakan istilah “kepariwisataan” melainkan “pariwisata“, berbeda halnya dengan istilah “kebudayaan” yang digunakannya secara berdampingan.
Sementara itu Undang-undang no. 10/Th 2009 (UU no.10/2009) disebutnya sebagai Undang-undang tentang “Kepariwisataan”. Di samping itu, kita sering mendengar dan membaca adanya istilah “obyek wisata” dan “atraksi wisata“. Oleh karena itu tidaklah heran jika banyak pihak yang mempertanyakan akan perbedaan antara wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Atas dasar apa pilihan istilah wisata, pariwisata dan kepariwisataan itu digunakan?
Dengan diundangkannya UU no.10/2009 tentang Kepariwisataan, diharapkan penggunaan istilah-istilah itu dilakukan lebih tertib sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa sehingga tidak lagi menimbulkan pengertian yang membingungkan.
Di dalam BAB I Ketentuan Umum UU no.10/2009 ditetapkan berbagai ketentuan yang terkait dengan kepariwisataan, di antaranya sebagai berikut.

  • WISATA        : adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
  • WISATAWAN    : adalah orang yang melakukan wisata;
  • Continue reading

MENEROPONG POTENSI PARIWISATA INDONESIA


Dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Depbudpar (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) awal Desember 2008, dinyatakan bahwa kegiatan kampanye Tahun Kunjungan Wisata (Visit Indonesia Year, VIY) akan dilanjutkan pada tahun 2009. Dengan demikian kita memahami bahwa kampanye pariwisata akan merupakan suatu kegiatan “serial” multi-year, mungkin tidak hanya terbatas pada tahun 2008 dan 2009 belaka, melainkan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya juga, dengan harapan persiapan dan pendanaannya akan semakin baik. Terutama bila kita sadari bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya terbatas pada kampanyenya semata, melainkan juga penyediaan fasilitas (daya angkut, daya tampung hotel dan daya dukung lingkungan); pelayanan (kualitas maupun kuantitas SDM, profesionalsme, kecepatan, kecermatan, ketrampilan dan keramahan); serta atraksi wisata yang “sungguh-sungguh disiapkan” untuk menerima wisatawan, baik wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan nusantara).

Dalam hubungan itu, berikut ini saya kutip pernyataan Direktur Jenderal Pemasaran, Sapta Nirwandar, yang dimuat dalam Kata Pengantar kertas kerjanya berjudul “STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA 2009” sbb:

Tanpa penyiapan produk yang berkualitas bisa menyebabkan pemasar mengingkari janji tentang kualitas produk yang ditawarkan yang pada gilirannya akan menuai ketidak percayaan dari wisman yang berkunjung ke Indonesia.

Agaknya sudah dapat kita pastikan, kita tidak menghendaki hal itu terjadi, bukan? Oleh karenanya, agar kita dapat mencapai target-target tertentu, perlu kiranya kita semua bertekad, apa yang akan dan perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung? Pihak Pemerintah, eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah, pihak industri pariwisata, industri / usaha-usaha penunjang, serta masyarakat pada umumnya.

Untuk itu, kita perlu saling mendukung, bahu membahu dan bergandeng tangan, demi suksesnya pariwisata tanah air. Antar instansi Pemerintah Pusat, antar instansi pemerintah daerah, baik di daerahnya maupun lintas daerah, antara instansi pemerintah pusat dengan instansi daerah, antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan kalangan industri pariwisata dan lintas sektoral, antar anggota kalangan industri pariwisata, dst, dst.

Sebelum itu, sebagai titik tolak, perlu kita lihat di mana posisi pariwisata kita setelah VIY-2008 berakhir? Untuk itu beberapa pertanyaan di bawah ini perlu dijawab agar dapat memperoleh “Peta kekuatan” pariwisata Indonesia.

Seni Budaya Belitung

Seni Budaya Belitung

1. Di antara 33 provinsi, manakah yang benar-benar “siap” dengan produknya yang akan ditawarkan?
2. Di antara provinsi yang siap dengan produknya, apa yang banyak diminta pasar (pesiar/bisnis, budaya/alam)?
3. Di antara produk yang banyak diminta pasar, apa yang menonjol untuk dijadikan “unggulan” sebagai icon?
4. Di antara produk-produk yang ditawarkan, produk apa yang banyak diminta dan dari pasar yang mana?
5. Di antara profinsi yang “belum siap”, apa yang merupakan kekurangannya sehingga dapat dirujuk untuk perbaikan / penyempurnaan.
6. Di antara provinsi yang siap dipasarkan, manakah yang benar-benar siap menerima wisatawan dalam skala besar?
7. Di antara provinsi yang siap dipasarkan, bagaimana mengemasnya dalam paket-paket wisata nasional agar saling melengkapi (complement-to-each-other), bukan bersaing satu dengan lainnya, melainkan untuk bersama-sama dipasarkan.
Daftar pertanyaan di atas bisa ditambah lebih panjang.

Pada umumnya Pemerintah Provinsi menginginkan daerahnya masing- Continue reading